Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 14 Desember 2017 | 15:00 WIB

Pengadaan Heli AW101 Kisruh

Presiden Diminta Ikut Turun Tangan

Oleh : - | Sabtu, 2 September 2017 | 20:07 WIB
Presiden Diminta Ikut Turun Tangan
(Foto: inilah.com/pool)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta turun tangan terkait kisruh pengadaan Helikopter AugustaWestland (AW) 101 yang telah menjadikan sejumlah Anggota TNI sebagai tersangka oleh Puspom TNI.


Sebab, jika dibiarkan dapat mengganggu pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) kedepannya. Demikian disampaikan Pengacara Marsekal Muda TNI Suprianto Basuki, Urbanisasi.

Menurut dia, pengadaan persenjataan bukan kepentingan TNI Angkatan Udara tapi untuk kepentingan negara.

"Kalau dibiarkan justru akan berpotensi kepada pengadaan alutsista kedepan, yang notaben membuat pertanyaan bagi para vendor atau pabrikan dalam hal ini untuk memberikan kepada kita alat-alat pertahanan yang canggih seperti itu. Kalau dibuat seperti ini kan berpotensi merugikan negara kita sendiri," katanya, Sabtu (2/9/2017).

Dia mengatakan, proses pengadaan Heli AW101 ini juga sudah sesuai dengan yang menjadi aturan yakni mulai dari kesepakatan DPR dengan eksekutif. Menurut dia, eksekutif yang bertindak dalam hal ini adalah pemerintah.

"Nah, pemerintah siapa dalam hal ini? Ya presiden. Ketika terjadi kesepakatan antara rakyat dengan presiden, berarti ini klop sehingga APBN turun. Kalau dikatakan APBN tidak diketahui, wah pertanyaan besar. Ini bukan uang kecil loh. Jadi sebelum kita jauh berbicara, presiden ayo turun tangan panggil para pihak ini," jelas dia.

Menurut dia, Presiden Jokowi harus memanggil Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan mantan KSAU TNI Marsekal (Purn) Agus Supriatna untuk berdialog dimana letak masalahnya.

"Jangan kemudian kami bawa itu ke ranah hukum yang notabennya terjadi kerugian besar. Kita sudah mengirim surat perlindungan hukum dan untuk menjelaskan kronologi kasus ini kepada Presiden bulan Agustus sekira dua minggu lalu, tapi belum direspon," katanya.

Ia berharap dengan dipanggilnya ketiga pihak itu supaya terjadi harmonisasi kembali dan tidak lagi mendiskreditkan TNI Angkatan Udara yang sedang bertumbuhkembang, sehingga dapat berdampak kepada para prajurit yang dibawah.

Anehya, kata dia, pengadaan alat-alat senjata canggih seperti ini kenapa harus diributkan padahal tanpa disadari hal itu membuka yang disebut Undang-undang Kerahasiaan Negara. Sebab, mau tidak mau kalau dibawa ke persidangan tentu yang bersifat rahasia negara pasti akan terungkap pula.

"Apakah kita izinkan hal seperti ini dan itu akan diintip oleh negara-negara tetangga kita. Jadi menurut saya, mari kita pertimbangkan secara objektif dan mengimbau Bapak Presiden supaya betul-betul memperhatikan kondisi ini. Mari jangan izinkan TNI ini jadi korban, khususnya TNI AU," katanya.

Sementara mantan Asrena KSAU, Marsekal Muda TNI Suprianto Basuki mengatakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pernah mengirimkan surat pembatalan kontrak kepada TNI AU.

Padahal menurut dia, Panglima TNI kapasitasnya sejajar dengan Kepala Staff Angkatan Udara (KSAU) sebagai kuasa pengguna anggaran. "Harusnya surat itu dilayangkan untuk Menhan sebagai pengguna anggaran," tandasnya. [ind]

Tags

Komentar

 
x