Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 24 September 2017 | 19:09 WIB

Waspada Penyebaran Isu SARA Lewat Media Sosial

Aturan Pemerintah Masih Lemah

Oleh : Ivan Setyadi | Sabtu, 2 September 2017 | 07:07 WIB
Aturan Pemerintah Masih Lemah
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Sukamta - (Foto: istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Sukamta meminta pemerintah segera melaksanakan kebijakan yang bersifat makro untuk memutus mata rantai konten negatif dan hoax.

Setidaknya Ada dua poin penting yang harus dilakukan pemerintah dalam menyikapi persoalan penyebaran berita hoax ala saracen yang dijadikan ladang bisnis.

"Pertama, secara serius melakukan edukasi kepada masyarakat sehingga lebih melek media sosial dan internet sehingga mampu menggunakannya dengan bijak dan produktif," katanya kepada INILAHCOM, Jumat (1/9/2017).

Sukamta menambahkan, upaya edukasi ini secara masif dapat dilakukan dengan melibatkan dunia pendidikan, institusi keagamaan dan organisasi masyarakat.

"Kedua, untuk melakukan tata kelola konten termasuk menindak kejahatan siber seperti ini kita sudah mempunyai Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE," ungkapnya.

Namun spirit perubahan undang-undang ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena peraturan-peraturan di bawahnya seperti PP, Permen, dst, belum lengkap.

Maka dari itu pemerintah harus segera menyiapkannya agar pemberantasan konten negatif di dunia maya dapat berjalan dengan pedoman yang jelas dan terarah.

Upaya pemerintah yang sedang merevisi PP No. 82 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik perlu diapresiasi.

"Tapi kita sejak awal juga mendesak pemerintah agar segera membuat peraturan-peraturan yang merupakan amanat UU ITE yang lain termasuk soal pemblokiran sistem elektronik yang mengandung konten negatif yang hingga kini juga belum ada PP-nya," tandasnya.

 
x