Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 25 September 2017 | 11:15 WIB

Jakarta Miliki Mal Pelayanan Publik Awal Oktober

Oleh : - | Kamis, 31 Agustus 2017 | 17:31 WIB
Jakarta Miliki Mal Pelayanan Publik Awal Oktober
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengumpulkan pemangku kepentingan untuk mengimplementasian mal pelayanan publik di DKI Jakarta.

Menpan memaparkan, dalam rapat paripurna kabinet beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri PANRB untuk segera merealisasikan mal pelayanan publik di DKI Jakarta. "Pak Presiden memerintahkan agar mal pelayanan publik di Jakarta dapat dilaunching awal Oktober," ujar Asman dalam rapat bersama pembentukan mal pelayanan publik DKI Jakarta di Kementerian PANRB, Kamis (31/6/2017). Sebelumnya, pada Rabu (30/8/2017) juga telah dilakukan penandatanganan nota kesepahamam (MoU) untuk pembangunan mal pelayanan publik di Batam,

Dalam waktu yang sangat singkat, yakni satu bulan, pihak Pemprov DKI Jakarta harus bisa merealisasikannya. "Untuk gedung sudah ada yakni di gedung mal Kuningan, yang dulu kantor suku cabang dinas. Tanggal 4 September nanti gedung tersebut sudah serah terima dari kontraktor ke Pemprov DKI Jakarta," ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Edy Junaedi.

Gedung bertingkat 12 lantai itu dinilai cukup representatif dijadikan mal pelayanan publik. Dari lantai dasar sampai lantai 3 untuk pelayanan, sedangkan lantai 4 ke atas sebagai back office. Kalau dari instansi lain mendukung, Edy optimis awal Oktober bisa terwujud.

Namun demikian, imbuhnya, tentu masih belum sesempurna seperti diharapkan, karena untuk mengintegrasikan sistem diperlukan waktu. Karena itu, setelah peresmian baru akan dilakukan integrasi.

Dalam rapat tersebut, Menteri Asman mengajak berbagai para pimpinan kementerian, lembaga, BUMN, BUMD untuk mendukung terwujudnya mal pelayanan publik di DKI Jakarta.

Apa yang diharapkan Menteri, ternyata mendapat sambutan positif, dan semua menyatakan kesediaannya. "Kami mendukung sepenuhnya kehadiran mal pelayanan publik di DKI Jakarta ini," ujar Sekjen Kementerian Hukum dan HAM Bambang Rantam S.

Dukungan juga datang dari Kanwil Kementerian ATR/BPN DKI Jakarta, Polri, BKPM, perbankan, PLN dan lain-lain. Dengan demikian, berbagai layanan dari kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, BUMN/BUMD serta swasta akan terintegrasi dalam satu lokasi atau gedung mal pelayanan publik. "Dengan demikian semakin memberikan kemudahan kepada masyarakat pengguna layanan dalam mengakses pelayanan yang diperlukan," ujar Asman Abnur.

DKI Jakarta merupakan salah satu pilot project penerapan mal pelayanan publik tahun 2017. Tiga kota lainnya adalah Batam, Surabaya, dan Denpasar. Setelah itu pemerintah akan terus menerapkan Mal pelayanan publik di kota-kota lain, dan diharapkan tahun 2018 setidaknya sudah terbangun 9 mal pelayanan di seluruh Indonesia.

Dari 542 pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota) baru ada 498 pemda yang memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) hingga 2016. Peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EODB) Indonesia yang tahun 2015 berada di peringkat 106, tahun lalu naik ke posisi 91. Padahal targetnya di posisi 40. [*]

 
x