Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 26 September 2017 | 19:53 WIB

Subsidi Parpol Naik, Subsidi Rakyat Turun

Oleh : R Ferdian Andi R | Rabu, 30 Agustus 2017 | 19:50 WIB
Subsidi Parpol Naik, Subsidi Rakyat Turun
(Foto: Ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Subsidi pemerintah untuk partai politik dipastikan naik sepuluh kali lipat dibanding sebelumnya. Di saat bersamaan, sejumlah subsidi untuk rakyat justru diturunkan.

Pemerintah memastikan akan menaikkan besaran subsidi atau bantuan keuangan partai politik dari yang semula Rp 107 per suara sah nasional, kini direncanakan subsidi untuk partai politik itu naik hingga sepuluh kali lipat yakni Rp1.000.

Situasi ini berbeda dengan besaran subsidi yang diperuntukkan rakyat mengalami penurunan. Dalam APBNP Tahun 2016, alokasi anggaran negara untuk subsidi energi dan subsidi non energi total sebesar Rp177,6 triliun, sedangkan untuk APBNP 2017 alokasi subsidi pemerintah turun menjadi Rp168,876 triliun.

Imbas turunnya alokasi subsidi pemerintah ke rakyat tersebut di antaranya kenaikan tarif listrik untuk pengguna 900 VA yang masuk kategori mampu mengalami kenaikan.

Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok SKy Khadafi menilai Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak memiliki sikap konsistensi terkait dengan persetujuan bantuan dana partai politik. Padahal, di saat bersamaan, Kementerian Keuangan memangkas sejumlah pos penting untuk rakyat dengan alasan efesiensi anggaran. "Sri Mulyani tidak memiliki konsistensi," cetus Uchok di Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Uchok menyoroti inkonsistensi Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan penerimaan negara yang mengalami penurunan. Namun, di saat bersamaan Kementerian Keuangan justru menyetujui kenaikan bantuan keuangan bagi partai politik. "Padahal ruang fiskal kita lagi sempit, daya beli masyarakat sedang turun," imbuh Uchok.

Argumentasi Kementerian Keuangan yang menaikkan bantuan partai politk karena rekomendasi KPK, menurut Uchok juga tidaklah mengikat. Kementerian Keuangan bisa mengabaikan rekomendasi dari KPK. "Tujuannya agar tidak dikritik karena rekomendasi KPK, ini namanya cuci tangan. Padahal, usulan itu tidak mengikat, jadi tidak wajib dilaksanakan," tegas Uchok.

Uchok pesimistis kenaikan bantuan dana partai politik akan memperbaiki kinerja partai politik. Ia juga tidak yakin, tidak ada lagi korupsi yang dilakukan kader partai terhadap APBD dan APBN. "Tidak bisa jamin bahwa korupsi yang dilakukan kader partai tidak ada lagi," tandas Uchok.

Sebelumnya, sejumlah pimpinan partai politik mengapresiasi kenaikan bantuan keuangan bagi partai politik. Kenaikan bantuan keuangan partai politik diharapkan untuk memperkuat kelembagaan partai politik.

Menaikkan subsidi untuk partai politik dan menurunkan subsidi untuk rakyat menjadi pilihan yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo. Pilihan ini tentu menimbulkan konsekwensi bagi pemerintah di mata partai politik serta dampak bagi citra rakyat terhadap pemerintah yang telah berjalan tiga tahun ini.

 
x