Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 26 September 2017 | 07:12 WIB

Dana Parpol Naik, Korupsi Politik Sirna?

Oleh : R Ferdian Andi R | Selasa, 29 Agustus 2017 | 13:51 WIB
Dana Parpol Naik, Korupsi Politik Sirna?
(Foto: Inilahcom/Eusebio Chrysnamurti)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Bantuan keuangan partai politik dipastikan akan mengalami kenaikan 10 kali lipat dibanding sebelumnya yakni sebesar Rp1.000 untuk setiap suara sah nasional. Sebelumnya, satu suara sah dikonversikan dengan Rp108. Korupsi politik bakal sirna?

Pemerintah tengah menyiapkan regulasi untuk kenaikan bantuan keuangan bagi partai politik untuk mengganti ketentuan sebelumnya yakni di PP No 5 Tahun 2009. Tidak sekadar itu, pemerintah juga menjanjikan jika pelaporan keuangan partai politik akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan tidak menutup kemungkinan besaran bantuan akan dinaikkan. "Pertanggungjawabannya baik, keuangan baik, (besaran bantuan) bisa ditingkatkan," ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Senin (28/8/2017).

Munculnya angka Rp1.000 per suara bukan datang tiba-tiba. Angka tersebut berpijak pada usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Justru komisi antirasuah itu mengusulkan lebih dari seribu rupiah, yakni Rp 1.071 per suara. KPK telah lama mengkaji soal kenaikan bantuan partai politik sejak 2015 lalu.

Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pariera menyebutkan kenaikan bantuan keuangan partai politik itu diharapkan mempercepat pelembagaan partai politik. Menurut Andreas negara memiliki tanggungjawab untuk pelembagaan partai politik. "Penambahan dana parpol ini harus dilihat sebagai bentuk tanggungjawab negara terhadap pembangunan lembaga partai politik," ujar Andreas di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (28/8/2017).

Soal besaran bantuan yang mengalami kenaikan, Andreas mengatakan kenaikan tersebut tentu belum bisa dianggap mencukupi kebutuhan partai politik. Menurut dia, bantuan keuangan partai politik itu harus ditopang dengan iuran dari anggota partai politik.

Suara dari partai politik lainnya hampir kompak yang meyakini kenaikan bantuan partai politik itu akan memperkuat peran partai politik dalam pendidikan politik bagi rakyat. Secara matematis, pemenang pemilu 2014 lalu yakni PDI Perjuangan bakal mendapat bantuan keuangan partai politik terbanyak di antara partai politik lainnya.

Kendati demikian, tantangan yang akan dihadapi partai politik seiring dengan kenaikan besaran bantuan keuangan partai politik ini, tuntutan publik terhadap reformasi di tubuh partai politik juga kian kencang. Publik berharap, ada korelasi yang linier antara kenaikan bantuan keuangan partai politik dengan kinerja partai politik.

Sejumlah pekerjaan rumah partai politik di antaranya soal demokratisasi di internal partai, akuntabilitas keuangan partai politik, rekrutmen politik yang transparan hingga soal sistem pemilihan jabatan publik yang minim biaya. Bila sejumlah persoalan tersebut tak terselesaikan dengan baik, alih-alih bantuan partai politik bisa melembagakan peran partai politik, justru kenaikan tersebut bakal menjerat partai politik.

Ekspektasi publik semakin tinggi terhadap partai politik sehingga mau tidak mau para kader, elit partai memperbaiki kinerjanya dengan baik. Masalah krusial yang kerap dihadapi partai politik seperti korupsi politik yang dilakukan kader, merupakan benalu yang bakal menganggu kepercayaan publik. Publik akan mudah menuntut, kenaikan bantuan partai politik harus linier dengan sirnanya korupsi politik oleh para aktor politik.

Karena risikonya cukup tinggi jika bantuan keuangan partai politik mengalami kenaikan namun di sisi lain korupsi politik tetap berjalan, publik akan mengalami ketidakpercayaan terhadap partai politik di titik nadir. Alih-alih partai politik menjadi party ID sebagai identifikasi warga negara terhadap partai politik tertentu, publik justru enggan terhadap partai politik.

 
x