Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 20 Oktober 2017 | 21:26 WIB

Fahri Bongkar Skandal Kerja KPK yang Ilegal

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Jumat, 25 Agustus 2017 | 16:43 WIB
Fahri Bongkar Skandal Kerja KPK yang Ilegal
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah - (Foto: Inilahcom/Didik Setiawan)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengungkapkan beberapa skandal yang dilakukan KPK dalam menjalankan operasinya.

Menurut dia, banyak sekali cara-cara ilegal yang dilakukan oleh KPK untuk merusak generasi bangsa yang berprestasi.

"Pegawai terbaik dan pegawai teladan sudah banyak yang hancur," kata Fahri di Gedung DPR, Jumat (25/8/2017).

Ia mencontohkan mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, padahal beliau adalah bupati terbaik penerima Bung Hatta Award tapi digoreng seperti penjahat. Kemudian, sekarang operasi tangkap tangan terhadap pegawai teladan seperti mantan Ketua DPD RI Irman Gusman.

"Ada belasan profesor seperti almarhum Prof Said Aqil al-Munawar, ahli perminyakan Rubi Rubiandini dan lainnya dianggap penjahat oleh KPK. Karena KPK mengoperasikan cara mengintip, menginteli dan menyadap serta menjebak. Saya harus katakan istilah menjebak, itu juga dilakukan KPK," ujarnya.

Menurut dia, ini cara penegakan hukum yang ilegal sehingga tidak lagi punya standar tentang siapa yang jahat dan siapa yang tidak jahat. Karena yang kena orang yang dijebak, orang yang diintip dengan dasarnya alat sadap yang diintai.

"Masalahnya adalah kenapa yang disadap cuma dia, kenapa bukan semua orang. Kenapa tidak menyadap pejabat-pejabat tertentu, hanya orang-orang tertentu. Dasarnya adalah SOP bukan Undang undang," jelasnya.

Padahal, kata Fahri, Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak boleh membuat penyadapan dibawah Undang-undang. Sehingga, paling tidak Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) atau Undang-undang.

"Jadi menurut MK tanggal 24 Februari 2011 resmi mengatakan lalu dikuatkan lagi dalam UU ITE 2016 bahwa penyadapan hanya boleh diatur UU," katanya.

Karena itu, kata Fahri, penyadapan yang dilakukan KPK ilegal semua dan penyadapan ini tebang pilih. Karena SOP tidak ada yang tahu, bahkan KPK tak pernah mau terbuka tentang SOP yang mereka pakai.

"Jadi Anda bayangkan, ada satu pertunjukan secara nasional memakai dokumen yang ilegal atau kegiatan ini tidak ada dasarnya. Karena, KPK tidak mau terbuka soal SOP-nya. Saya curiga jangan-jangan SOP-nya tidak ada, ini adalah operasi ilegal, operasi bawah tanah," katanya.

Di samping itu, Fahri mengaku meningkat kecurigaannya bahwa jangan-jangan ini dibisniskan sehingga ada transaksi. Misalkan, ada orang yang memesan KPK supaya menangkap seseorang bupati.

"Jadi dibawah ini ada pasar gelap keadilan yang kita sebagai bangsa kaget aja muncul-muncul. Ini yang paling berbahaya dari KPK, ini skandal," katanya.

Menurut dia, skandal ini harus dibongkar bahkan sekarang sudah mulai terbuka seperti skandal aset sita, pengarahan saksi, rumah sekap dan lainnya. Jadi, KPK dibawahnya ada kegiatan-kegiatan yang tidak terkontrol yang berbahaya sekali seperti ada negara dalam negara.

"Liat aja nanti kalau pansus terus bekerja, Insya Allah negara dalam negara ini akan terungkap," tandasnya. [ton]

Komentar

 
Embed Widget

x