Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 18 November 2017 | 06:05 WIB

Pemerintah Harusnya Dukung Transportasi Online

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Kamis, 24 Agustus 2017 | 04:01 WIB
Pemerintah Harusnya Dukung Transportasi Online
Anggota Komisi V DPR RI, Moh Nizar Zahro - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Moh Nizar Zahro mengatakan dengan dikabulkannya tuntutan para driver transportasi online oleh Mahkamah Agung membuktikkan bahwa Permenhub Nomor PM 26 Tahun 2017 bertentangan dengan payung hukum di atasnya.

Dalam putusannya Nomor : 37 P/HUM/2017, MA menegaskan setidaknya ada 14 poin yang dianggap bertentangan UU Nomor 20/2008 Tentang UMKM dan UU Nomor 22/2009 Tentang LLAJ. Sehingga 14 poin tersebut dianggap tidak memiliki payung hukum.

Selain itu, Permenhub dianggap tidak mampu menyesuaikan dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang mampu menyediakan transportasi secara murah, aman dan cepat.

"Semestinya pemerintah sebagai regulator harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, terlihat bahwa rakyatlah yang lebih responsif menyesuaikan diri dibanding pemerintah yang terlihat masih bergaya pola lama," katanya kepada INILAHCOM, Rabu (23/8/2017).

Anggota Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan pemerintah harusnya berterima kasih kepada elemen masyarakat yang mampu beradaptasi secara cepat dengan perkembangan yang ada, seharusnya pemerintah bisa mendukungnya dengan menyiapkan regulasi yang memudahkan.

"Dan untuk menyelamatkan operator transportasi konvensional, pemerintah bisa menjadi fasilitator agar operator konvensional bisa bertransformasi dan berinovasi lebih cepat," ujarnya.

Oleh karena itu, Nizar mengatakan pemerintah tidak cukup hanya akan taat azas dan menghormati keputusan MA. Tapi pemerintah juga dituntut untuk segera membuat regulasi yang berpihak kepada transportasi online dan juga yang mendukung transportasi konvensional untuk secepatnya melakukan transformasi.

Menurut dia, pelajaran penting lainnya adalah jika pemerintah membuat Peraturan Menteri hendaknya mengindahkan payung hukum di atasnya. Karena jika memaksakan diri membuat peraturan menteri yang bertentangan dengan UU akan rentan digugat.

"Pemerintah harus ingat bahwa UU dibuat oleh pemerintah dan DPR dengan menyerap berbagai aspirasi elemen masyarakat," tandasnya.[ris]

Komentar

 
Embed Widget

x