Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 19 Oktober 2017 | 12:43 WIB

Korupsi Heli, KPK Dalami PT Diratama Jaya Mandiri

Oleh : Indra Hendriana | Selasa, 15 Agustus 2017 | 22:33 WIB
Korupsi Heli, KPK Dalami PT Diratama Jaya Mandiri
Jubir KPK, Febri Diansyah - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memeriksa lima anggota TNI berkaitan dengan peyidikan kasus dugaan korupsi pembelian helikopter AugustaWestland (AW)-101. Pemeriksaan itu dilakukan di Mabes TNI Cilangkap, Senin 15 Agustus 2017 kemarin.

"Kami lakukan pemeriksaan dalam dua hari ini untuk kasus pengadaan helikopter AW-101. Jadi koordinasi yang kami lakukan dengan Pom TNI itu cukup intensif. Kita melakukan pemeriksaan di Cilangkap bersama dengan Pom TNI tentu saja. Hari ini kita periksa lima orang," kata Jubir KPK, Febri Diansyah, Selasa (15/8/2017).

Menurut Febri, pemeriksaan itu untuk mendalami penunjukan dan peran dari vendor proyek, yakni PT Diratama Jaya Mandiri.

"Mendalami lebih lanjut bagaimana sebenarnya proses penunjukkan pihak vendor dalam hal ini untuk pengadaan helikopter tersebut. Karena ada proses-proses yang diduga tentu saja ada unsur melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang disana," ujar Febri.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan bos PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka. Irfan sebagai bos PT Diratama Jaya Mandiri diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam pengadaan heli tersebut.

Kasus ini bermula sewaktu pihak TNI AU mengadakan satu unit helikopter angkut AW-101 pada April 2016. Pengadaan itu menggunakan metode pemilihan khusus atau proses lelang yang harus diikuti oleh dua perusahaan peserta lelang.

Irfan selaku Presdir PT Diratama Jaya Mandiri dan diduga pengendali PT Karya Cipta Gemilang mengikutsertakan dua perusahaan miliknya ikut proses lelang ini. Padahal, sebelum proses lelang berlangsung, Irfan sudah menandatangani kontrak dengan AW sebagai produsen helikopter angkut dengan nilai kontrak USD 39,3 juta atau sekitar Rp 514 miliar.

Sementara saat ditunjuk sebagai pemenang lelang pada Juli 2016, Irfan mewakili PT Diratama Jaya Mandiri menandatangani kontrak dengan TNI AU senilai Rp 738 miliar. Akibatnya, keuangan negara diduga dirugikan sekitar Rp 224 miliar.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Irfan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [ton]

Komentar

 
x