Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 22 November 2017 | 12:43 WIB

Dana Hibah Jumbo 17 Provinsi Jelang Pilkada

Oleh : R Ferdian Andi R | Senin, 14 Agustus 2017 | 20:27 WIB
Dana Hibah Jumbo 17 Provinsi Jelang Pilkada
(Foto: Ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak pada 2018, sejumlah provinsi mendapat grojogan dana hibah dan Bansos melimpah ruah. Waspadai modus dana hibah dan Bansos jelang hajatan demokrasi lokal.

Centre for Budget Analysis (CBA) mencatat alokasi dana hibah dan Bansos pada tahun anggaran 2017 ini di sejumlah provinsi yang kebetulan memiliki jadwalPilkada serentak pada Juni 2018 mendatang, meningkat tajam. Tak tanggung-tanggung, sebanyak Rp39,7 triliun alokasi dana hibah dan bansos di 17 provinsi se-Indonesia. "Rata-rata provinsi yang akan melakukan Pilkada serentak menganggarkan dana hibah dan Bansos di atas Rp1 triliun," kata Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi CBA di Jakarta, Senin (14/8/2017).

Dalam catatan CBA 17, provinsi yang memiliki dana hibah dan Bansos yang super jumbo secara berurutan yakni Provinsi Jawa Barat sebesar Rp10,4 triliun, JawaTimur Rp6,4 triliun, Jawa Tengah Rp5,1 triliun, Sumatera Utara Rp3,6 triliun dan Sulawesi Selatan Rp1,8 triliun.

Selain itu, Lampung Rp1,5 triliun, NTT Rp 1,3 triliun,Papua Rp1,1 miliar, Bali Rp1,085 triliun, Riau Rp 1,025 triliun. NTB Rp998 miliar, Kalimantan Timur Rp872miliar, Kalimantan Barat Rp855 miliar, Sulawesi Tenggara Rp707 miliar, Maluku Rp508 miliar, Maluku Utara Rp340 miliar.

Menurut Jajang, dana alokasi hibah maupun Bansos tersebut rawan disalahgunakan aparat pemerintah daerah untuk kepentingan pemilihan kepala daerah. Olehkarenanya, Jajang meminta agar aparat penegak hukum seperti KPK, Polri dan Kejaksaan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana hibah atau Bansostersebut. "Jangan sampai Dana Hibah dan Bansos tersebut disalahgunakan petahana guna menghadapi pertarungan Pilkada," ingat Jajang.

Bukan tanpa alasan peringatan CBA ini. Merujuk peristiwa pada 2013 lalu dalam penggunaan dana hibah dan Bansos di Provinsi Sumatera Utara disalahgunakan untuk kepentingan politik pilkada. "Pada 2013 dana hibab dan bansos diProvinsi Sumatera Selatan digunakan untuk kepentingan Pilkada yang merugikan keuangan negara sebesar Rp21 miliar," tandas bekas aktivis PMII ini.

17 Provinsi yang memiliki dana hibah dan Bansos dengan nominal jumbo tersebut bila ditelisik lebih jauh, memang sebagian di antaranya calon dari petahana besar kemungkinan bakal maju kembali. Seperti di Jawa Barat, nama Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar digadang-gadang PKS dan Gerindra untuk maju menjadi Calon Gubernur. Begitu juga Jawa Timur, Wagub Saifullah Yusuf secara resmi telah diusung oleh PKB untuk diajukan sebagai calon gubernur.

Sedangkan di Jawa Tengah, nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga disebut sebagai kandidat yang bakal maju untuk kali kedua dalam Pilkada yang akan digelar pada Juni 2018 itu. Kondisi yang sama juga terjadi di provinsi lainnya, baik dalam posisi Gubernur maupun Wakil Gubernur yang saat ini masih menjabat.

Semestinya, KPK, Polri dan Kejaksaan memberi perhatian khusus atas fenomenaalokasi dana hibah dan Bansos yang bernilai jumbo menjelang pelaksanaan Pilkada. Jangan sampai, atas nama Bansos dan hibah ke rakyat, justru mengandung motif untuk pelanggengan posisi di jabatan Kepala Daerah.

Komentar

 
x