Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 22 Oktober 2017 | 06:07 WIB

Pengacara: Pembelian Heli AW 101 Sesuai Mekanisme

Oleh : - | Senin, 14 Agustus 2017 | 20:31 WIB
Pengacara: Pembelian Heli AW 101 Sesuai Mekanisme
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Kuasa hukum Marsekal Pertama TNI berinisial FA, Santrawan Paparang menilai kasus pembelian Helikopter AgustaWestland (AW) 101 belum layak menjadi perkara tindak pidana korupsi. FA merupakan salah satu tersangka dugaan korupsi Heli AW 101.

Menurut dia, suatu perkara korupsi harusnya dimulai dari adanya audit kerugian negara. Namun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum melakukan audit dalam kasus heli AW101.

"Belum ada laporan dan audit kerugian negara. Jadi ini (pembelian Helikopter AW 101) belum layak disebut sebagai kasus tindak pidana korupsi, terlalu terburu-buru dan dipaksakan," kata Paparang, Senin (14/8/2017).

Ia menjelaskan rencana pembelian helikopter AW101 ini telah masuk dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), bahkan telah disetujui oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan.

"Artinya pembelian Helikopter AW 101 ini telah sesuai mekanisme yang berlaku, dan ini bagian dari pengadaan alutsista (alat utama sistem persenjataan)," ujarnya.

Menurut dia, TNI AU bulan Februari 2017 sudah melakukan investigasi kasus dan hasilnya bahwa pengadaan dan penggantian jenis helikopter sudah memenuhi persyaratan administrasi, prosedur dan diketahui semua pihak.

"TNI AU masih terus melakukan investigasi lanjutan atas beberapa hal yang diperlukan," jelas dia.

Ia menjelaskan keputusan pembelian heli AW 101 sudah mendapatkan persetujuan, baik DPR maupun pemerintah dalam anggaran negara 2016, mencakup helikopter AW 101 VVIP untuk Angkatan Udara.

Namun, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak rencana tersebut pada Desember 2015 karena biaya yang dianggap tinggi, Kementerian Keuangan menangguhkan anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan helikopter tersebut.

Pemblokiran kemudian dibuka lagi pada Juni 2016 setelah Angkatan Udara mengubah kontrak pembelian yang awalnya membeli Heli AW 101 VVIP untuk keperluan Presiden menjadi pesawat angkut militer dan SAR.

"Maka proses pengadaan tidak ada kendala, semua setuju dan terus berlanjut," katanya.

Beberapa waktu lalu, Pusat Polisi Militer kembali menetapkan seorang tersangka baru dalam kasus pembelian Helikopter AW 101, yakni Marsekal Muda TNI SB yang pernah menjabat Asisten Perencana Kepala Staf Angkatan Udara.

Sebelumnya, POM TNI menetapkan empat perwira sebagai tersangka, yakni Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) TNI AU Kolonel Kal FTS SE, Marsma TNI FA, Letkol Adm TNI WW, serta Pembantu Letnan Dua (Pelda) SS. [ton]

Komentar

 
Embed Widget

x