Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 26 September 2017 | 06:54 WIB

Orang Dekat Patrialis Dituntut 8 Tahun Penjara

Oleh : Indra Hendriana | Senin, 14 Agustus 2017 | 17:22 WIB
Orang Dekat Patrialis Dituntut 8 Tahun Penjara
(Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Kamaludin delapan tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan.

Orang dekat mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar itu dinilai oleh Jaksa terbukti menjadi perantara suap uji materi UU Peternakan dan kesehatan hewan yang disidangkan di MK.

"Kami menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata jaksa KPK Lie Putra Setiawan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (14/8/2017).

Selain itu Kamaludin juga dituntut membayar uang pengganti 40.000 dollar AS. Apabila dalam satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap uang pengganti tidak dibayar, maka harta miliknya akan disita dan dilelang.

"Jika jumlah harta tidak mencukupi, maka akan diganti penjara selama 9 bulan," ujar Jaksa.

Patrialis dan Kamaludin dinilai terbukti menerima suap dari pengusaha impor daging, Basuki Hariman dan stafnya Ng Fenny. Patrialis dan Kamaludin disebut menerima 50.000 dollar AS, dan Rp4 juta. Keduanya juga dijanjikan uang sebesar Rp2 miliar dari Basuki.

Menurut jaksa, uang tersebut diberikan agar Patrialis membantu memenangkan putusan perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 terkait uji materi atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam upaya untuk memengaruhi putusan uji materi, Basuki dan Fenny menggunakan pihak swasta bernama Kamaludin yang dikenal dekat dengan Patrialis Akbar. Dalam penyerahan uang kepada Patrialis, kedua terdakwa juga melibatkan Kamaludin.

Sebelum membacakan surat tuntutan, jaksa KPK juga mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringakan Kamaludin. Hal yang memberatkan adalah perbuatan Kamaludin telah merusak kepercayaan masyarakat pada hakim dan lembaga peradilan.

Sementara yang meringankan adalah Kamaludin dianggap memberikan keterangan yang signifikan sehingga membuat terang tindak pidana yang didakwakan. "Kamaludin juga bersikap sopan dan masih memiliki tanggungan keluarga," ujar jaksa.

Menurut jaksa, Kamaludin terbukti melanggar Pasal 12 huruf c jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.[jat]

 
x