Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 25 September 2017 | 11:26 WIB

Dinilai Abai Terhadap Saksi, Fahri Akan Gugat LPSK

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Senin, 14 Agustus 2017 | 13:34 WIB
Dinilai Abai Terhadap Saksi, Fahri Akan Gugat LPSK
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menggugat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) karena lalai terhadap saksi-saksi kasus korupsi yang ditangani KPK. Terakhir, saksi kasus korupsi e-KTP Johannes Marliem dikabarkan tewas diduga bunuh diri di Amerika Serikat.

"Sekarang kita menggugat LPSK, karena LPSK rupanya abai melihat betapa tidak adanya perlindungan saksi," kata Fahri di Gedung DPR, Senin (14/8/2017).

Menurut dia, KPK dengan bebasnya mengumbar-umbar nama orang menerima uang aliran dana, ini sudah ribuan orang yang dianggap menerima aliran dana dari sekian banyak kasus tapi tidak ada buktinya.

"Kemarin baru hakimnya menghapus nama-nama yang diumbar KPK melalui dakwaan yang dibocorkan, di pengadilan vonis, nama-nama itu hilang. KPK harus sadar bahwa cara penegakan hukum ini yang tidak benar," ujarnya.

Ia menjelaskan penegakan hukum investigasinya itu harus diam-diam tapi ketangkap pelakunya, jadi KPK harus pakai ilmu kucing yakni diam-diam saja tapi ikannya tertangkap, jangan memakai gaya kuda yakni lari kesana-sini tapi ujungnya tidak tertangkap karena suara kakinya yang keras.

"Nah yang begini ini harus ditransform dalam KPK," jelas dia.

Kemudian, Fahri mencontohkan kasus korupsi yang menimpa mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dimana ada 75 orang diperiksa di depan KPK dan disoroti. Menurut dia, ada saksi yang dipanggil 4 sampai 5 kali bahkan satu orang ada yang dipanggil 13 kali yaitu Ahmad Zaki.

"Saya buka saja, 13 kali dipanggil cuma untuk mengorek life style dari LHI (Luthfi Hasan Ishaaq)," katanya.

Fahri menyayangkan 75 orang sudah dihancurkan oleh KPK karena setiap hari dipanggil sampai babak belur. Akan tetapi, KPK tidak ada permintaan maaf hanya dibiarkan saja nama orang rusak.

"Ini bukan kultur penegakan hukum yang benar, ini salah, melanggar HAM, etika dan Undang-Undang. Tidak boleh kayak begini negara ribut atas sesuatu yang tidak jelas," katanya.

Oleh karena itu, Fahri berharap adanya Pansus Hak Angket KPK yang dibentuk DPR ini dapat membuka banyak hal sehingga bisa memperbaiki kinerja lembaga KPK tersebut.

"Si Johannes Marliem, Niko Panji Tirtayasa, Yulianis dan lain-lain ini puncak gunung es dari malpraktik KPK. Harus diperbaiki, jangan ngotot korban sudah banyak," tandasnya. [ton]

 
Embed Widget

x