Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 23 Agustus 2017 | 11:03 WIB

Hamdan: Kewenangan Mahkamah Partai Absolut

Oleh : - | Minggu, 13 Agustus 2017 | 23:08 WIB
Hamdan: Kewenangan Mahkamah Partai Absolut
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zulva menyatakan, pengadilan tidak berwenang mengadili perselisihan internal partai.

Demikian disampaikan Hamdan menyikapi perselisihan internal PPP antara kubu Djan Faridz dan Romahurmuziy yang tidak kujung menemukan titik terang.

"Menurut UU Partai politik perselisihan internal Parpol itu diselesaikan oleh Mahkamah Partai. Oleh karena itu, menurut hukum kewenangan Mahkamah Partai adalah bersifat absolut. Lembaga peradilan lain tidak memiliki wewenang utk memgadilai masalah internal Parpol," kata Hamdan, Jakarta, Minggu (13/8/2017).

Menurut Hamdan, pengadilan baru bisa mengadili perselisihan internal partai, bila Mahkamah Partai tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Namun, di kasus PPP sebelumnya sudah ada putusan Mahkamah Partai.

"Dalam hal ini Mahakmah Partai tidak bisa menjatuhkan putusan, baru dapat diajukan ke Pengadilan negeri. UU Parpol juga menentukan bahwa putusan PN adalah putusan pertama dan terakhir dan tidak bisa di lakukan Banding atau kasasi. Hal tersebut dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No.4/2016 yang harus menjadi pegangan seluruh jajaran lembaga peradilan," ujar Hamdan.

Dalam kesempatan ini Hamdan mengatakan, terkait putusan Penanjauan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohon PK dari Romiharmuzy, dengan menegaskan bahwa masalah internal PPP harus diputuskan oleh Mahkamah Partai dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri justru mengukuhkan putusan Mahkamah Partai PPP yang telah memutuskan membenarkan hasil Mukatamar PPP di Jakarta.

"Dengan adanya penegasan dari Mahkamah Agung bahwa perselisihan internal PPP harus diselesaikan oleh Mahkamah Partai maka pihak yang dimenangkan dalam putusan Mahkamah Partai itu dapat mengajukan eksekusi putusan ke Pengadilan Negeri dan memerintahkan Menkumham untuk menetap susunan pengurus sesuai dengan putusan Mahkamah Partai," ujar dia.

Waketum PPP Humphrey Djemat mengatakan, Mahkamah Partai PPP sebelumnya pernah mengeluarkan putusan Nomor 49 tertanggal 11 Oktober 2014.

PPP pimpinan Djan Faridz, kata dia, telah melaksanakan putusan Mahkamah Partai dengan menggelar Muktamar PPP di Jakarta pada 30 Oktober-2 November 2014.

Muktamar itu memilih Djan Faridz sebagai Ketua Umum PPP secara sah sesuai AD/ART yang berlaku saat itu dan Keputusan Majelis Syariah ditentukan melalui putusan Mahkamah Partai Nomor 49.[ind]

 
Embed Widget

x