Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 24 November 2017 | 05:01 WIB

Habis Tujuh Proyek DPR, Terbitlah Usulan Apartemen

Oleh : R Ferdian Andi R | Jumat, 11 Agustus 2017 | 19:25 WIB
Habis Tujuh Proyek DPR, Terbitlah Usulan Apartemen
(Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mengusulkan proposal pembangunan apartemen di Kompleks Senayan Jakarta. Padahal, pada tengah tahun 2015 lalu, DPR mengusulkan tujuh proyek di lingkungan parlemen.

Masih ingat soal polemik tujuh proyek pembangunan di DPR pada pertengahan 2015 atau belum genap setahun masa jabatan DPR periode 2014-2019? Kala itu, tujuh proyek yang digagas dibangun di kompleks Parlemen Senayan Jakarta itu ditaksir menelan biaya sebesar Rp1,6 triliun.

Tujuh proyek itu di antaranya pembangunan perpustakaan, alun-alun demokrasi, visitor center, jalan akses bagi tamu DPR, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli serta kawan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Saat itu, DPR bahkan pernah menggelar uji publik saat mencanangkan pembangunan alun-alun demokrasi. Lapangan yang direncanakan sebagai tempat demonstran yang datang ke gedung DPR. Namun, setelah mendapat protes dari publik rencana proyek yang getol disuarakan oleh Setya Novanto, Fadli Zon dan Fahri Hamzah itu tak jelas juntrungannya.

Kini, dua tahun berselang, gagasan hampir sama kembali muncul. Kini bedanya hanya mengusulkan pembangunan apartemen bagi anggota DPR yang ditempatkan di bekas Taman Ria, Senayan, Jakarta. Lokasinya masih di kawasan Senayan. Penempatan tempat tinggal anggota DPR di lokasi yang tidak berjauhan dari gedung DPR dimaksudkan sebagai upaya integrasi kawasan.

"Parlemen di mana-mana begitu (terintegrasi kawasannya). Parlemen seperti kota tersendiri karena dia adalah cabang kekuasaan independen," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (11/8/2017).

Penganggaran rencana proyek tersebut diusulkan masuk di mata anggaran DPR tahun 2018. DPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 miliar untuk pembangunan fondasi apartemen. Besaran anggaran tersebut menjadi bagian dari anggaran DPR yang dialokasikan pada 2018 sebesar Rp5,7 triliun.

Fahri juga menyebut selain rencana pembangunan apartemen bagi anggota DPR, penataan kawasan senayan juga harus dilakukan. Ia menyebut, keberadaan alun-alun demokrasi juga perlu dibangun.

Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan sebaiknya rencana pembangunan apartemen bagi anggota DPR dibatalkan. Menurut dia, semestinya DPR lebih sensitif dengan postur APBN yang selalu defisit. "Lihat dong anggaran APBN setiap tahun defisit. Maka batalkan itu khayalan minta apartemen baru," tegas Uchok.

Aktivis 1998 ini menyebutkan bila pun apartemen dibangun, ia meyakini apartemen tersebut tidak akan efektif ditempati anggota DPR. Uchok menyebutkan, kompleks perumahan anggota DPR di Kalibata saat ini juga tidak ditempati anggota DPR.

"Apartemen yang akan dibangun akan serupa nasibnya seperti perumahan DPR Kalibata, dimana yang menempati bisa keluarga, kader partai atau tenaga ahli DPR. Akibatnya anggaran pemeliharaan fasilitas DPR disalahgunakan peruntukannya," tandas Uchok.

Komentar

 
x