Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 19 Agustus 2017 | 23:34 WIB

Suap Kemendes, KPK Periksa Abdul Latif

Oleh : Indra Hendriana | Jumat, 11 Agustus 2017 | 13:11 WIB
Suap Kemendes, KPK Periksa Abdul Latif
Tortama VII BPK RI Abdul Latif - (Foto: istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Tortama VII BPK RI Abdul Latif dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pejabat Kemendes kepada Auditor BPK untuk mendapatkan opini WTP.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka auditor BPK ALS (Ali Sadli)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Jumat (11/8/2017).

Bersamaan Abdul Latif, penyidik juga memanggil Auditor pada BPK RI Yudy Ayodya Baruna, Eddy Susanto selaku PNS pada BPK RI (Sekertariat Auditorat KN3), dan Pensiunan BPK bernama Widi.

"Mereka juga digandakan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ali Sadli," ujar Febri.

Sejumlah auditor BPK sebelumnya telah diperiksa penyidik KPK. Salah satunya Andi Bonanganom.

Selain Ali Sadli, KPK telah menetapkan tiga orang lain sebagai tersangka kasus ini. Ketiganya yakni Irjen Kemendes PDTT, Sugito; Eselon III Kemendes PDTT, Jarot Budi Prabowo; serta mantan auditor BPK RI, Rochmadi Sapto Giri.

Sugito diduga menyuap Rochmadi Sapto Giri dan Ali Sadli sebesar Rp 240 juta, lewat Jarot Budi Prabowo. Suap itu diduga agar Kemendes mendapat opini WTP dari BPK terkait laporan keuangan tahun 2016.

Sugito dan Jarot Budi Prabowo yang diduga sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) hurub b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Rochmadi Sapto Giri dan Ali Sadli yang diduga sebagai penerima suap, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 
x