Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 22 Oktober 2017 | 05:52 WIB

Jokowi Diktator atau Demokratis?

Oleh : R Ferdian Andi R | Kamis, 10 Agustus 2017 | 18:45 WIB
Jokowi Diktator atau Demokratis?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Istilah diktator belakangan muncul ke publik. Menariknya, kata itu disematkan pada Presiden Joko Widodo. Di sisi lain, Jokowi juga membantah bila dirinya seorang diktator, baik dilihat dari sisi wajah maupun dari konstitusi. Jadi, diktator atau demokratis?

Istilah diktator kembali mencuat setelah sejak era reformasi 1998 itu istilah tersebut absen di ruang publik. Saat orde baru berkuasa selama 32 tahun, Presiden Soeharto dicap sebagai sosok yang diktator. Sebutan tersebut merujuk langkah politik Pak Harto yang kerap memberangus rival politiknya yang dianggap berseberangan. Saat itu, militer menjadi penyokong kekuatan Pak Harto.

Nah, setelah hampir 19 tahun istilah diktator tak muncul di ruang publik, kini istilah tersebut kembali menyeruak. Menariknya, istilah tersebut disematkan ke Presiden Jokowi. Presiden yang berlatar belakang bukan militer, namun dari kalangan sipil.

Penyematan Jokowi sebagai sosok diktator memang beberapa waktu terakhir ini berseliweran di ruang media sosial. Istilah tersebut muncul, salah satunya berasal dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat mengomentari lahirnya Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Ia menilai Perppu Ormas meruoakan bentuk baru diktator di era Jokowi.

"Pembentukan Perppu Tentang Keormasan secara substantif mengarah pada model kediktatoran gaya baru.Semangat tersebut dapat kita lihat dari beberapa hal. Misalnya saja, Perppu tersebut menghapuskan pasal 68 UU No.17 Tahun 2013 yang mengatur ketentuan pembubaran Ormas melalui mekanisme lembaga peradilan," kata Fadli kala itu saat merespons Perppu Ormas.

Pernyataan Fadli inilah yang salah satunya menjadikan penyebutan Jokowi diktator terkait penerbitan Perppu Pilkada ini. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pun menyebutkan lantaran Perppu No 2 Tahun 2017, sisi lain Jokowi tampak otoriter.

"Dia membuat Perppu bukan undang-undang. Dan dia buat pasal-pasal yang memungkinkan pemerintah tunjuk jari dan membubarkan satu lembaga, menghilangkan kebebasan," sebut Fahri di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (10/8/2017).

Mekanisme pembuatan Perppu memang berbeda dengan UU yang harus melibatkan dua lembaga sekaligus yakni Pemerintah dan DPR. Sedangkan Perppu, muncul dari sisi Presiden karena menganggap suasana dalam keadaan genting. Perppu baru dibawa ke Parlemen untuk diterima atau ditolak pada sidang DPR berikutnya terhitung sejak Perppu tersebut diterbitkan Presiden.

Konstruksi hukum Perppu Ormas dengan UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas jelas berbeda dalam membubarkan sebuah ormas. Di UU No 17 Tahun2 013, mekanisme pembubaran ormas membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ada mekanisme peringatan satu dan dua, hingga pencabutan bantuan dari pemerintah. Setelah proses tersebut diikuti dengan proses pengadilan.

Hal ini berbeda dengan konstruksi hukum di Peprpu No 2 Tahun 2017. Pemerintah dapat dengan mudah mencabut badan hukum sebuah ormas bila dinilai melanggar ketentuan hukum. Saat pemerintah membubarkan HTI, pemerintah tinggal mencabut badan hukum HTI tanpa melalui mekanisme peradilan.

Sementara Presiden Jokowi merespons penyebutan dirinya sebagai diktator hingga dua hari berturut-turut. Pada Selasa (8/8/2017) lalu saat Presiden di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin Lubang Buaya Jakata Timur. Ia berseloroh saat mengajak santri untuk maju ke panggung "Nggak usah takut. Presidennya engak diktator kok," kata Jokowi.

Ia berujar, saat ini di media sosial banyak yang menyebut jika dirinya sebagai sosok yang diktator dan otoriter. "Masa wajah saya kayak gini wajah diktator," ujar Jokowi.

Pernyataan berikutnya sehari setelah itu, saat di hadapan peserta simposium internasional Mahkamah Konstitusi (MK) di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. Jokowi menyebutkan secara konstitusional tidak ada satupun lembaga negara yang memiliki kekuasaan yang mutlak. "Apalagi seperti diktator," kata Jokowi.

Jika merujuk buku teks tentang apa itu demokrasi konstitusional, salah satu cirinya yakni adanya perlindungan konstitusional, kebebasan berserikat dan beroposisi serta kekuasaan kehakiman yang bebas dan imparsial. Bagaimana dengan kepemimpinan Jokowi selama tiga tahun terakhir ini?

Komentar

 
x