Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 23 Agustus 2017 | 11:16 WIB

Polri Bongkar Kasus Perdagangan Orang ke Qatar

Oleh : Willi Nafie | Kamis, 10 Agustus 2017 | 13:40 WIB
Polri Bongkar Kasus Perdagangan Orang ke Qatar
Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Bareskrim Polri berhasil membongkar kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang dalam hal ini eksploitasi terhadapa anak berkedok kerja di Qatar.

Adapun yang menjadi korban adalah dua orang anak inisial JHN (14) dan NVI (14) asal wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).
Sedangkan pelaku diketahui bernama Pariati (51) dan Baiq Hafizahara alias Evi (41).

Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono menceritakan kejadian tersebut bermula dari pihaknya mendapat informasi adanya korban dugaan perdagangan orang di Damskus, Suryah.

Setelah ditelusuri ditemukan adanya pemalsuan identitas terhadap kedua korban dimana dijanjikan bekerja di Qatar dengan gaji Rp4 juta perbulan.

"Saat berangkat berumur 14 tahun kemudian dibuat identitas palsu menjadi 19 tahun. Dokumen yang dipalsukan adalah Kartu Keluarga dan KTP yang berbeda nama dan umur korban," jelas Ari saat menggelar konferensi pers, Kamis (10/8/2017).

Setelah selesai melakukan pemalsuan dokumen, korban yang sebelumnya dijanjikan bakal dipekerjakan di Qatar, dikirim pelaku ke Malaysia kemudian diselundupkan secara ilegal ke Damaskus.

"Hasil keterangan, korban bekerja di Damaskus selama dua tahun dan tidak digaji korban pun disiksa, karena tidak tahan akhirnya korban kabur dari rumah majikan dan melaporkan hal yang dialami ke KBRI Damaskus lalu dipulangkan ke Indonesia," jelasnya.

Atas perbuatan tersebut pelaku dikenakan pasal 6 undang-undang Nomor 21 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan atau Pasal 102 ayat ( 1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan atau pasal 88 Jo Pasal 76 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.[jat]

 
x