Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 21 Oktober 2017 | 17:22 WIB

Pansus KPK Sebut Safe House Tak Ada dalam UU

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Rabu, 9 Agustus 2017 | 15:22 WIB
Pansus KPK Sebut Safe House Tak Ada dalam UU
Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Taufiqulhadi - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Taufiqulhadi mengatakan lembaga penegak hukum tidak boleh membentuk safe house seperti Polri, kejaksaan dan KPK.

Menurut dia, safe house yang ada adalah lembaga perlindungan saksi dan korban.

"Kalau ada lembaga mendirikan itu adalah pelanggaran dan dari mana dasar hukumnya saya ingin tanyakan. Karena itu adalah sudah tidak benar kalau mereka ingin melindungi. Persoalannya adalah harus dikoordinasikan dengan LPSK," kata Taufiq, Rabu (9/8/2017).

Anggota Komisi III DPR itu menjelaska,nKPK ada safe house sebagaimana yang diucapkan oleh keponakan Muchtar Effendi orang terdekat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, yaitu Niko Panji Tirtayasa saat diundang Pansus KPK beberapa waktu lalu mengaku disekap.

"Dia bukan safe house, itu yang disebut tempat penyekapan. Karena tidak ada safe house, mana ada safe house. Kan tidak ada dalam UU, coba UU mana yang membenarkan dia boleh menggunakan nama safe house? UU mana yang memperbolehkan dia membuat tempat perlindungan sendiri? kan tidak ada," ujarnya.

Anggota DPR Fraksi Partai NasDem itu mengatakan kalau memang mereka mengatakan safe house adalah bohong, maka harus dilaporkan ke polisi karena melakukan pembohongan. Sebab, safe house itu tidak ada dalam Undang-undang.

"Kalau ada (safe house) berarti itu ilegal, dan kalau ilegal berarti adalah sebuah kejahatan," jelas dia.

Komentar

 
Embed Widget

x