Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 17 Agustus 2017 | 16:35 WIB

Viktor dan Bayang Kelam Pilkada Serentak 2018

Oleh : R Ferdian Andi R | Selasa, 8 Agustus 2017 | 18:55 WIB
Viktor dan Bayang Kelam Pilkada Serentak 2018
Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Viktor Laiskodat - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pidato Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Viktor Laiskodat telah masuk ke ranah hukum. Sejumlah partai politik telah melaporkan Viktor ke kepolisian. Tidak hanya itu, Viktor juga dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Aparat tidak boleh main-main dalam merespons kasus ini.

Pidato Viktor Laiskodat pada akhirnya memiliki dimensi yang luas. Apalagi pidato tersebut disampaikan di daerah pemilihannya (Dapil) di Nusa Tenggara Timur (NTT). NTT pada 2018 menjadi salah satu daerah dari 171 daerah yang akan menggelar Pilkada serentak.

Pidato Viktor terkait dengan polemik Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Dalam pidatonya, Viktor menyebut partai-partai yang menolak Perppu Ormas sama saja dengan mendukung kelompok ekstremis. "Celakanya, partai-partai pendukungnya itu ada di NTT juga. Yang dukung supaya ini kelompok ekstremis ini tumbuh di NTT, partai nomor satu Gerindra, partai nomor dua itu namanya Demokrat, partai nomor tiga itu PKS, partai nomor empat namanya PAN," kata Viktor.

Langkah sejumlah pihak membawa pidato Viktor ke proses hukum dan etik di DPR tentu merupakan langkah yang tepat. Karena dengan langkah ini setidaknya ada proses klarifikasi atas pernyataan Viktor tersebut. Penyelesaian masalah melalui jalur hukum untuk melokalisir masalah tersebut.

Jika masalah tersebut tidak dikelola dengan baik, pernyataan tersebut akan menghantui proses Pilkada serentak pada 2018 mendatang yang dilaksanakan di sejumlah provinsi besar seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, NTT dan sejumlah daerah lainnya.

Preseden pilkada DKI Jakarta yang tidak terlepas dari persoalan Suku Agama dan Ras (SARA) harus menjadi cermatan semua pihak untuk menghindarkan persoalan SARA masuk dalam perkara Pilkada.

Aparat penegak hukum diharapkan memroses kasus terkait pidato Victor tersebut secara transparan dan akuntabel. Begitu juga dengan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) agar memproses secara profesional laporan dari masyarakat. Semua pihak harus belajar dari kasus Ahok terkait penistaan agama. Risiko dan dampak sosialnya hingga saat ini masih terasa di tengah-tengah masyarakat.

 
x