Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 23 Agustus 2017 | 11:18 WIB

Pemprov Aceh Apresiasi Coaching Clinic SAKIP

Oleh : - | Selasa, 8 Agustus 2017 | 16:35 WIB
Pemprov Aceh Apresiasi Coaching Clinic SAKIP
Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, Dermawan - (Foto: istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Banda Aceh - Dalam rangka mengoptimalkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Aceh, dilaksanakan kegiatan Coaching Clinic kepada Pemerintah Provinsi Aceh, serta Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Aceh yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, Dermawan menyambut baik dan memberikan apresiasi terhadap kegiatan coaching clinic penerapan SAKIP.

"Kita ada 23 kabupaten/kota. Ada 9 yang meraih CC. Yang lainnya masih C atau kurang. Karena itu kami dari Pemerintah Aceh sangat membutuhkan pendampingan yang lebih intensif untuk pembenahan SAKIP," kata Dermawan di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (8/8/2017).

Menurut dia, saat ini di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh masih banyak perencanaan tidak sinkron dengan penganggaran.

"Angka kemiskinan masih tinggi padahal uang kita cukup banyak. Jangan dianggap kegiatan dari Kementerian PANRB ini formalitas, tapi ini menyentuh relung perencanaan dan penganggaran agar anggaran digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat," ujarnya.

Sementara Sekretaris Kementerian PANRB, Dwi Wahyu Atmaji yang mewakili Menteri PANRB Asman Abnur mengatakan negara ini akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia, tetapi itu tidak akan terjadi apabila tidak didukung birokrasi yang baik.

Karena itu, salah satu prioritas dalam reformasi birokrasi adalah memastikan penerapan manajemen kinerja melalui penerapan SAKIP di berbagai instansi pemerintah.

"Ini menjadi perhatian pak Menpan dan kami melakukan upaya all out untuk memastikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mencapai tingkat yang baik setidak-tidaknya di tahun 2019. Berdasarkan kajian kami, inefisiensi birokrasi sebagai akibat belum optimalnya penerapan SAKIP ini mencapai kurang lebih 392 triliun pertahun. Itu adalah inefisiensi, kami tidak mengatakan itu korupsi," kata Atmaji.

Artinya, kata dia, inefisiensi itu kurang lebih adalah uang yang disalurkan dalam berbagai kegiatan pemerintahan itu kurang tepat sasaran, tidak memberikan hasil sesuai kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik.

Ia mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar nilai SAKIP ini menjadi variabel dalam memberikan dana insentif daerah. "Untuk itu, mari kita tinggkatkan penerapan SAKIP," ujarnya.

Sedangkan, Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Apratur dan Pengawasan, Muhammad Yusuf Ateh menegaskan agar para pimpinan dan jajaran SKPD memahami SAKIP.

"Minimal harus paham untuk apa organisasi itu ada. Apa ukurannya. Berapa targetnya. Bagaimana mencapai target tersebut. Kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Baru bicara anggarannya," jelas Ateh.

Ia mengatakan berdasarkan hasil evaluasi, nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah sehingga menimbulkan inefisiensi, antara lain karena tidak jelas hasil yang akan dicapai, ukuran kinerja tidak jelas, tidak ada keterkaitan antara program/kegiatan dengan sasaran, serta rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.[ris]

Tags

 
x