Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 23 Oktober 2017 | 15:09 WIB

Pernyataan Arief Dinilai tak Mewakili Partai

Oleh : Indra Hendriana | Senin, 7 Agustus 2017 | 03:05 WIB
Pernyataan Arief Dinilai tak Mewakili Partai
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Puyono - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono yang memiripkan PDI-Perjuangan dengan PKI dinilai tidak pantas.

Mustinya kata-kata seperti itu tidak diungkapkan orang sekelas Arief. Demikian disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgatara kepada INILAHCOM, Minggu (6/8/2017).

Menurut dia, apa yang disampaikan oleh Arief tidak sejalan dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. "Menurut saya (pernyataan Arief itu) engga benar itu. Karena kan Prabowo sendiri (perintahkan) kepada Arief Puyono untuk meminta maaf, berarti apa yang diucapkan oleh Arief itu bukan kebijakan partai," kata Igor pada INILAHCOM, Jakarta, Minggu (6/8/2017).

Untuk itu, kata dia, Prabowo meminta Arief untuk mengklarifikasi apa yang diucapkan. Hal itu menunjukan bahwa yang dikatakan tidak mewakili Partai Gerindra. "Kan individu dalam parpol berbeda, individu punya sikap, parpol juga punya sikap, jadi tidak ada kesamaan," ujar dia.

Arief diketahui sudah mengklarifikasi dan meminta maaf atas pernyataan itu. Hal itu dilakukannya merespon permintaan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar dirinya memberi klarifikasi. Arief mengaku pernyataannya untuk membela Prabowo yang disebut oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristyanto berambisi menjadi Presiden.

Oleh karena itu, Arief pun heran jika disebutkan dirinya akan dijatuhi sanksi akan sikapnya itu. "Sanksi apa wong saya bela ketua umum saya yang dikritik dianggap berambisi jadi presiden kok. Siapa pun yang mengkritik ucapan ketua umum dianggap tidak benar pasti akan saya lawan dan saya hadapi," ujarnya.

Meski sudah minta maaf Arief tetap dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas pernyataan itu oleh Organisasi sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM). Politikus Gerindra itu dilaporkan atas dugaan pelanggaran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). [ind]

Komentar

 
x