Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 13 Desember 2017 | 20:03 WIB

Surat Kemendagri Perkeruh Dualisme PPP

Oleh : - | Jumat, 4 Agustus 2017 | 13:59 WIB
Surat Kemendagri Perkeruh Dualisme PPP
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Umum Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Arifin Nur Cahyo menyebut surat Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri nomor 213/2600/Polpum memperlihatkan ada campur tangan pemerintah dalammasalah internal partai.

Surat itu berisi penjelasan tentang penyaluran bantuan keuangan yang selama ini dibekukan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Rohamurmuziy.

"Intinya campur tangan pemerintah yang membuat kisruh. Padahal jelas dalam UU Partai Politik sengketa hanya sampai tingkat kasasi," kata Arifin, Jakarta, Jumat (4/8/2017).

PPP Romahurmuziy sampai saat ini belum bisa menunjukkan salinan putusan peninjauan kembali (PK) yang sering disebutkannya.

"Kubu Romi mengklaim secara sah memimpin PPP berbekal putusan PK, padahal saat ditanyakan salinannya Romy tidak bisa menjawab," kata dia.

Pemerintah sebaiknya menunggu putusan hukum tetap soal sengketa dualisme PPP ini. Bila tidak, maka ada potensi terjadinya pidana korupsi yang bisa merugikan kader PPP di daerah.

"Dana kesbangpol kan di berikan atas dasa Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) itu didasari hasil pengadilan. Menurut saya, karena sudah kental sekali campur tangannya. Seharusnya bisa tetap berada di jalur hukum, sampai ketetapan final," kata dia.

Apabila Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri tetap memberikan penyaluran bantuan keuangan kepada (PPP) kubu Romy, maka sebaiknya kubu Djan melakukan gugatan ke pengadilan.

"Kalo nanti selanjut nya ada perubahan, bisa di revisi melalu revisi sk atau pencabutan sk. Tapi kalo parpol pemenang nanti dirugikan ajukan gugatan lagi," tandas dia. [rok]

Tags

Komentar

 
Embed Widget

x