Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 23 Agustus 2017 | 11:02 WIB

KPK Imbau Pemerintah Bijak Kelola Dana Desa

Oleh : Indra Hendriana | Kamis, 3 Agustus 2017 | 00:03 WIB
KPK Imbau Pemerintah Bijak Kelola Dana Desa
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif mengimbau pemerintah agar mampu mengelola dana desa secara bertanggungjawab.

Imbauan itu disampaikan setelah penyidik KPK berhasil membongkar dugaan suap terkait pengamanan penyelidikan kasus dugaan korupsi dana desa yang tengah ditangani Kejaksaan Negeri Pamekasan, Jawa Timur.

"KPK mengingatkan semua pihak agar melakukan pengelolaan dana desa secara bertanggung jawab agar tidak terjadi tipikor," kata Laode saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/8/2017).

Syarif mengungkapkan, pengucuran dana desa perlu dilakukan dengan bijak lantaran pada tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp60 triliun yang disalurkan melalui kabupaten dan kota.

"Bayangkan praktek yang sama terjadi di semua desa, bisa saja uang yang dianggarkan yang Rp60 triliun itu tidak mencapai sasarannya," imbuhnya.

Sementara itu, untuk Pemerintahan Kabupaten Pamekasan mengelola dana desa sebesar Rp720 juta per desa.

Adapun kasus ini bermula dari laporan LSM kepada Kejari Pamekasan mengenai dugaan korupsi yang dilakukan Kepala Desa Dassok Agus Mulyadi terkait penggunaan dana desa untuk proyek pengadaan di desa tersebut senilai Rp 100 juta.

Laporan itu pun ditindaklanjuti oleh Kejari, dan masih dalam tahap pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). Mengetahui hal ini, Kepala Desa Dassok, Agus melaporkan pada Sutjipto Utomo dan Noer Solehhoddin, dan dilanjutkan Achmad Syafii.

Khawatir kasus ini membuat alokasi dana desa untuk Pamekasan dihentikan, Achmad pun menyarankan Sutjipto dan Noer Solehhoddin serta Agus Mulyadi untuk menyuap Rudy. Tujuannya agar proses hukum di Kajari dihentikan.

Guna menghentikan pulbaket itu, Kajari Rudy meminta Rp 250 juta kepada jajaran Pemkab Pamekasan. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, KPK pun menetapkan lima orang sebagai tersangka. Kelima orang itu, yakni, Achmad Syafii, RUdy Indra Prasetya, Sutjipto Utomo, Agus Mulyadi, dan Noer Solehhoeddin.

Atas tindak itu , Sutjipto, Agus Mulyadi dan Noer Solehhoddin ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Achmad Syafii yang diduga menganjurkan pemberian suap ini dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangan Rudy yang menjadi tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor. [rym]

Tags

 
x