Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 22 Oktober 2017 | 22:33 WIB

Pamekasan dan Gurita Korupsi Daerah

Oleh : R Ferdian Andi R | Rabu, 2 Agustus 2017 | 20:57 WIB
Pamekasan dan Gurita Korupsi Daerah
(Foto: Ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Sejumlah pejabat daerah di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur mulai pejabat pemerintahan daerah, hingga pejabat penegak hukum diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (2/8/2017). Kasus dugaan korupsi ini menegaskan ada gurita korupsi di sejumlah daerah.

Dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tahun anggaran 2015-2016 menjadi penyebab ditangkapnya sejumlah pihak di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Pamekasan.

Juru Bicara KPK Febridiansyah mengonfirmasi tentang adanya penangkapan sejumlah pejabat di daerah di Pamekasan melalui operasi tangkap tangan (OTT). "Memang ada penyelenggara dari pemerintah daerah setempat dari OTT ini,"ujar Febridiansyah di gedung KPK, Rabu (2/8/2017).

Kasus di Pamekasan ini mengulang sejumlah kasus serupa yang menjerat pemerintahan daerah. Sebelumnya, di Provinsi Jawa Timur juga menimpa pihak eksekutif dan legislatif. Kasus serupa juga menimpa di Mojokerto.

Direktur Riset Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Indra Lorenly Nainggolan menilai kasus yang menimpa sejumlah pejabat di daerah perlu dilakukan langkah kongkret untuk melakukan pembenahan "Saya kira penguatan fungsi parlemen di daerah harus ditingkatkan," kata Indra ditemui di Jakarta, Rabu (2/8/2017).

Apalagi, kata Indra, posisi DPRD di daerah saat ini semakin didukung sejumlah tunjangan dan fasilitas melalui PP No 18 Tahun 2017 kepada anggota DPRD. "Apalagi DPRD sekarang mendapat tunjangan dan fasilitas yang naik, makanya kinerja juga harus ditingkatkan khususnya pengawasan kepada pemerintah daerah," tegas Indra.

Selain itu, Indra juga menyebutkan persoalan yang terjadi di daerah ini juga harus menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Apalagi sambung Indra, konsep otonomi daerah merujuk di UU 23 Tahun 2014, pemerintah daerah menjadi bagian dari pemerintah pusat. "Makanya pemerintah pusat melalui Kemendagri melakukan supervisi ke pemerintahan daerah harus ditingkatkan lagi," cetus alumus pascasarjana Universitas Diponegoro.

Dia mengingatkan agar pemerintah pusat meingkatkan pengawasan dan tanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintah daerah. "Tanggungjawab di daerah ujungnya di pusat makanya pengawasan di daerah harus ditingkatkan," tandas Indra.

Komentar

 
x