Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 23 September 2017 | 19:57 WIB

Djan Sebut Yasonna Melawan Hukum Terkait SK PPP

Oleh : - | Rabu, 2 Agustus 2017 | 19:15 WIB
Djan Sebut Yasonna Melawan Hukum Terkait SK PPP
Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz mempertanyakan kembali putusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang tak kunjung mengeluarkan Surat Keputusan kepengurusan dirinya meski mengantongi Putusan Mahkamah Agung.

"Sangat disayangkan Menkumham Yasonna Laoly pada tanggal 28 Oktober 2014, yaitu tepat hari pelantikannya sebagai Menkumham menerbitkan Surat Keputusan nomor M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014 tertanggal 28 Oktober 2014 yang memberikan pengesahan kepengurusan PPP Kubu Romahurmuziy yang melaksanakan Muktamar di Surabaya," kata Djan dalam siaran pers pada awak media, Jakarta, Rabu (2/8/2017).

Menurut Djan, langkah yang diambil Yasonna bertentangan dengan UU Partai Politik yang mengatur bahwa sengketa partai politik diselesaikan berdasarkan keputusan Mahkamah Partai (dalam hal ini Muktamar Jakarta yang sah) dan juga tidak sejalan dengan sikap Menkumham terdahulu yaitu Amir Syamsudin yang menolak memberikan pengesahan kepada kepengurusan PPP Kubu Romahurmuziy.

"Muktamar Surabaya yang diselenggarakan Kubu Romahurmuziy, selain bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Partai, adalah juga bertentangan dengan Anggaran Dasar PPP yang berlaku pada saat itu, yaitu Pasal 51 ayat (2), yang menyatakan: "Muktamar diselenggarakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah terbentuknya pemerintahan baru hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden"," ujar Djan.

Selain itu, tidak dikeluarkan SK dirinya atas putusan Putusan Mahkamah Agung No. 504K/TUN/2015 sebagai tanda bila Menkumham telah melanggar hukum.

"Bukannya memberikan Surat Keputusan Pengesahan Kepengurusan PPP dibawah kepemimpinan Djan Faridz, Menkumham Yassona secara tanpa dasar dan melawan hukum pada tanggal 27 April 2016 kembali memberikan Surat Keputusan M.HH-06.AH.11.01 tahun 2016, yaitu Pengesahan Kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy. Surat Keputusan tersebut juga kembali digugat pembatalannya oleh kepengurusan Djan Faridz dan sampai saat ini masih menunggu Putusan Mahkamah Agung," kata dia menegaskan.

Sebagai catatan, kata Djan, Muktamar Surabaya dilakukan pada tanggal 15-18 Oktober 2014, sedangkan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2014. Sehingga jelas Muktamar Surabaya dilakukan dengan melanggar Pasal 51 ayat (3) Anggaran Dasar PPP, karena Muktamar Surabaya dilakukan sebelum Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

"Sementara Muktamar Jakarta dilakukan sesuai Anggaran dasar karena diselenggarakan setelah Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden," ujar dia.

Dia mengatakan, KH. Maemun Zubair tidak pernah menarik dukungannya terhadap Kepengurusan PPP di bawah kepemimpinan dirinya. "Kedatangan KH. Maemun Zubair pada saat Kubu Romahurmuziy melaksanakan Mukernas adalah semata-mata untuk menghormati Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yang hadir dalam acara tersebut," ujar dia. [rok]

Tags

 
Embed Widget

x