Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 26 September 2017 | 07:14 WIB

Jaksa Eksekusi Pejabat Ditjen Pajak ke Semarang

Oleh : - | Selasa, 1 Agustus 2017 | 10:54 WIB
Jaksa Eksekusi Pejabat Ditjen Pajak ke Semarang
Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak, Handang Soekarno - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak, Handang Soekarno rencananya akan dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang, jawa tengah pada Selasa (1/8/2017).

"Insya Allah dieksekusi ke lapas Kedung Pane Semarang," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta.

Menurut dia, eksekusi itu dilakukan karena putusan terhadap Handang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Pemindahan ke Lapas Kedung Pane karena alasan kemanusiaan.

"Pemindahan ke Semarang karena alasan kemanusiaan dan masa depan pendidikan anak, ini atas permohonan anaknya," ujarnya.

Ia mengatakan KPK menerima putusan meskipun lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum, karena putusan dinilai sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat.

"Majelis hakim telah mengambil alih pasal yang terbukti beserta analisa yuridis tuntutan JPU. Mengenai pengembangan kasus, kita tunggu saja," jelas dia.

Pada 24 Juli 2017, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memvonis Handang Soekarno selama 10 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider empat bulan kurungan karena terbukti menerima suap 148.500 dolar AS (setara Rp1,998 miliar) dari country director PT EK Prima Indonesia (EKP) Ramapanicker Rajamonahan Nair untuk membantu penyelesaian pajak PT EKP.

Vonis itu lebih rendah dibanding dengan tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang menuntut agar Handang divonis 15 tahun penjara dan denda Rp750 juta subsider enam bulan kurungan.

Pemberian suap itu merupakan jumlah 10 persen dari total nilai Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN) tahun 2014 senilai Rp52,36 miliar, dan setelah perundingan disepakati uang yang diberikan kepada Handang dibulatkan menjadi Rp6 miliar oleh Rajamohanan, termasuk bagian Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv, namun hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka baru dalam kasus ini.[tar]

 
x