Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 22 Oktober 2017 | 05:56 WIB

Awal Kasus Patrialis dari Penyelundupan Bea Cukai

Oleh : Indra Hendriana | Senin, 31 Juli 2017 | 23:51 WIB
Awal Kasus Patrialis dari Penyelundupan Bea Cukai
Patrialis Akbar - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Dalam amar tuntutan terdakwa Direktur CV Sumber Laut Perkasa, Basuki Hariman ternyata terindikasi perkara lain. Yakni kasus penyelundupan daging di Bea dan Cukai.

Dalam tuntutan, Jaksa KPK mengungkapkan kasus dugaan suap terkait permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) itu tak sengaja ditemukan. Saat itu tim penyelidik KPK tengah menyelidiki kasus dugaan suap Basuki Hariman di Bea Cukai.

Seiring berjalannya waktu, penyelidikan itu menemukan dugaan keterlibatan Patrialis Akbar saat menjabat sebagai Hakim di MK. Basuki dan stafnya bernama Ng Fenny diduga menyuap Patrialis Akbar senilai USD 50.000, dan Rp 4 juta kepada Patrialis.

Selain itu, Patrialis juga dijanjikan uang oleh Basuki dan Fenny senilai R 2 miliar. Uang itu diduga berkaitan dengan penyelundupan daging.

Jaksa KPK Lie Putra Setiawan menjelaskan bahwa berdasarkan pengaduan masyarakat pada 28 Maret 2016, diketahui adanya kasus penyelundupan 7 kontainer daging yang sudah dikeluarkan dari Pelabuhan Tanjung Priok ke suatu gudang importir di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Hal tersebut menjawab keberatan pihak Patrialis.

Jaksa menjelaskan, meski saat ini daging impor tersebut telah disegel oleh Bea Cukai, belum juga dilakukan pemeriksaan karena menunggu situasi tenang. Diduga, daging impor selundupan itu akan dilepas karena sudah ada kesepakatan kolusi antara oknum di Bea Cukai dengan Basuki Hariman.

"Bahwa setelah ditelaah, diputuskan untuk melakukan penyelidikan atasnya dan diterbitkan Sprinlidik tanggal 11 April 2016," kata jaksa KPK saat membaca surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (31/7/2017).

Dengan adanya keterlibatan Basuki selaku pemberi suap pada oknum Bea Cukai, maka sejak 29 April 2016, dilakukan penyadapan atas Basuki. Selain Basuki, KPK juga menyadap anak buah Basuki, Kamaludin yang juga orang dekat Patrialis.

Berdasarkan hasil penyadapan terhadap Basuki dan Kamaludin, diketahui ada perbuatan lain yang diduga sebagai upaya suap terkait uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Suap tersebut berasal dari Basuki kepada Patrialis Akbar yang disampaikan melalui Kamaludin. Setelah temuan itu, dikeluarkan Sprinlidik baru pada 7 Oktober 2016.

"Dalam kegiatan penyadapan, tidak dapat dicegah pihak lain ikut tersadap. Namun, terbatas dan semata-mata, dikarenakan menghubungi atau dihubungi oleh nomor telepon pihak yang diduga melakukan korupsi," kata jaksa KPK.

Sebelumnya Jaksa KPK menuntut Direktur CV Sumber Laut Perkasa, Basuki Hariman, dituntut 11 tahun penjara, dan NG Fenny 10 tahun enam bulan penjara.

Selain hukuman penjara Basuki juga dituntut membayar denda senilai Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Sementara NG Fenny yang juga sekretaris Basuki dituntut membayar denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan. Kedunya dinilai menyuap Patrialis terkait uji materi di MK.

Basuki dan Fenny dinilai terbukti melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. [fad]

Komentar

 
Embed Widget

x