Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 19 Agustus 2017 | 23:50 WIB

Demi Keadilan, Djan Akan Lakukan Langkah Hukum

Oleh : - | Senin, 31 Juli 2017 | 22:18 WIB
Demi Keadilan, Djan Akan Lakukan Langkah Hukum
Djan Faridz - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Konflik di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kian memanas setelah penyerbuan dan pengerusakan kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro No. 60, Menteng, Jakarta Pusat.

Penyerangan itu diduga kuat dipimpin oleh anak pejabat tinggi negara. Aksi diduga dipicu MA yang mengabulkan gugatan PPP kubu Djan Faridz. Dalam putusan itu MA membatalkan SK Menkumham No. M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014, yang mengesahkan kepengurusan Rohamurmuziy.

Djan menyebut tanpa dasar hukum, serta bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 504, pihak Menkumham malah mengesahkan kubu Romy dengan mengeluarkan SK No. M.HH-06.AH.11.01 tahun 2016, yang kembali mengesahkan kepengurusan Romahurmuzy.

"Hak Asasi kami sebagai Partai Islam tertua di-Indonesia sudah dicederai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menkumham tersebut. Atas dasar ketidakadilan yang kami terima, serta pemaksaan kehendak Menkumham, kami akan melakukan langkah hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Djan Faridz saat ditemui di kantor kuasa hukumnya Arsyad Arsyad & Co, Law Office, di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (24/07/2017).

Untuk mengembalikan marwah Partai Persatuan Pembangunan, yang memiliki moto "ISLAM AGAMAKU, KA'BAH KIBLATKU DAN PPP PARTAIKU", Pihak Djan Faridz memohon dukungan Ulama dan Umat Islam untuk membantu PPP melakukan konsolidasi partai menjelang Pemilihan Umum Presiden 2019.

"Pemerintah seyogyanya mengerti kesulitan kami saat kami bersilaturahmi dengan Ulama dan Umat Islam, mereka selalu bertanya kepada kami mengapa Partai Islam milik Ulama dan Umat Islam se-Indonesia dizolimi oleh pemerintah RI melalui Yasona Laoly? Pertanyaan ini merupakan buah simalakama untuk kami dalam menjawabnya," ujar Djan.

Djan pun mempertanyakan langkah Yasonna memberika SK untuk kubu Romi. "Padahal Kami sudah punya Putusan MA No. 504K/TUN/2015 dan sudah berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde). Disisi lain, perlu saya ingatkan Beliau atas Sumpah Jabatan Beliau, pada saat Beliau dilantik sebagai pejabat Negara. Tolonglah Menkumham jangan main-main dengan Sumpah Jabatan" ujar Djan.

"Langkah hukum baik tuntutan perdata maupun pidana kepada Menkumham tengah kami persiapkan. Insya Allah keadilan untuk Partai Islam tertua di Indonesia akan ditegakkan sesuai dengan UUD yang berlaku di indonesia " ucap Djan Faridz.

Dalam kesempatan ini Djan menyebut pihaknya berkeyakinan punya kekuatan hukum yang tetap sesuai amar putusan MA. Dengan demikian tidak ada alasan Menkumham untuk tidak mematuhi Putusan Mahkamah Agung Nomor 504K/TUN/2015 dimana Menkumham telah kembali menerbitkan SK kepada kepengurusan Romahurmuziy.

Disinggung mengenai islah dengan pihak Romahurmuziy, Djan pun membantah jika Romy telah menghubunginya untuk melakukan islah. "Dia tahu alamat rumah dan kantor pribadi saya dan dia juga punya nomer telepon saya. Lebih dari 20 kali diundang media TV untuk bertatap muka bersama saya, dan Beliau tidak pernah muncul. Pintu rumah dan hati saya terbuka untuk melakukan islah" pungkas Djan Faridz.

Sampai dengan saat ini belum ada salinan resmi Putusan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung 601K/PDT.SUS-PARPOL/2015 yang menyatakan Kepengurusan PPP di bawah kepemimpinan Djan Faridz adalah Kepengurusan PPP yang sah dan menyatakan Kepengurusan kubu Romy tidak sah dan batal demi hukum, pihak Djan mempertanyakan bagaimana kubu Romy bisa mengetahui isi dari Putusan Peninjauan Kembali yang dikatakan telah ada.

Terhadap SK Menkumham No. M.HH-06.AH.11.01 tahun 2016 yang kembali mengesahkan kepengurusan kubu Romahurmuziy, Pihak Djan telah kembali mengajukan gugatan pembatalan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana melalui Putusan Nomor 95/G/2016/PTUN.Jkt dan Putusan Nomor 97/G/2016/PTUN.Jkt SK tersebut juga sudah dinyatakan batal. Namun proses hukum masih berjalan dimana Proses Pemeriksaan pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung dalam perkara tersebut masih belum diputus.

"Sementara proses hukum berjalan, kami memohon agar Tokoh Ulama dan umat Islam se-Indonesia serta pengurus partai baik di tingkat DPP, DPW, DPC, PAC dan Ranting PPP serta semua kader Partai untuk tetap menjalin keharmonisan dan saling mendukung satu sama lain dijalan yang sudah dikehendaki Allah SWT, serta tetap mendukung kepemimpinan Bapak Jokowi yang berpihak kepada umat Islam," katanya. [rok]

Tags

 
Embed Widget

x