Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 18 November 2017 | 11:51 WIB

KPK Tuntut Penyuap Patrialis 11 Tahun Penjara

Oleh : Indra Hendriana | Senin, 31 Juli 2017 | 21:12 WIB
KPK Tuntut Penyuap Patrialis 11 Tahun Penjara
Mantan Hakim MK Patrialis Akbar - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Jaksa KPK menuntut Majelis Hakim yang menangani kasus dugaan suap kepada mantan Hakim MK Patrialis Akbar, Direktur CV Sumber Laut Perkasa, Basuki Hariman, dituntut 11 tahun penjara, dan NG Fenny 10 tahun enam bulan penjara.

Selain hukuman penjara Basuki juga dituntut membayar denda senilai Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Sementara NG Fenny yang juga sekretaris Basuki dituntut membayar denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.

"Kami menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata jaksa KPK Lie Putra Setiawan saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (31/7/2017).

Dalam tuntutannya jaksa menyatakan Basuki dan Fenny tidak mendukung program pemerintah yang tengah giat-giatnya dalam memberantas tindak idana korupsi. Selain itu, perbuatan keduanya telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, khususnya MK.

Kemudian, jaksa juga menilai keduanya tidak jujur dan sangat berbelit-belit dalam memberikan keterangan di pengadilan.

Basuki dan Fenny dinilai oleh jaksa terbukti menyuap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Basuki bersama-sama dengan Fenny, diduga memberikan uang sebesar 70.000 dollar AS, dan Rp 4 juta kepada Patrialis. Kemudian, keduanya juga menjanjikan uang sebesar Rp 2 miliar kepada Patrialis.

Menurut jaksa, uang tersebut diberikan agar Patrialis membantu memenangkan putusan perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 terkait uji materi atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut jaksa, meski bukan pemohon uji materi, Basuki dan Fenny memiliki kepentingan apabila uji materi tersebut dimenangkan. Misalnya, dengan dimenangkannya gugatan, maka impor daging kerbau dari India akan dihentikan.

Menurut jaksa, dengan berlakunya UU Nomor 41 Tahun 2014, pada pertengahan tahun 2016, Pemerintah telah menugaskan Bulog untuk mengimpor dan mengelola daging kerbau dari India, sehingga berakibat pada ketersediaan daging sapi dan kerbau lebih banyak dibandingkan permintaan. Kemudian, harga daging sapi dan kerbau menjadi lebih murah.

Menurut jaksa, Basuki dan Fenny terbukti melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. [ton]

Komentar

 
x