Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 21 September 2017 | 21:09 WIB

Narasi Jokowi dan Masyarakat yang Terbelah

Oleh : R Ferdian Andi R | Senin, 31 Juli 2017 | 18:15 WIB
Narasi Jokowi dan Masyarakat yang Terbelah
Presiden Joko Widodo - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Kehidupan berbangsa dan bernegara di Tanah Air dari hari ke hari masih menunjukkan keterbelahan di antara warga. Kegaduhan yang muncul di publik selalu menimbulkan dua blok yang berseberangan. Ada proses politik yang tersumbat.

Saat pilkada DKI Jakarta pada Februari 2017 lalu, tidak sedikit di antara masyarakat berharap agar hajatan demokrasi lokal Ibukota itu segera berakhir. Bukan tanpa sebab pengharapan atas proses politik di Jakarta segera berakhir. Alasannya, masyarakat kala itu terbelah antara yang mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan yang kontra Ahok.

Kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat tak lagi rekat satu dengan lainnya. Kehidupan sosial disederhanakan antara mendukung Ahok atau tidak mendukung Ahok. Begitulah selama berbulan-bulan masyarakat terbelah menjadi dua kelompok yang diametral. Puncaknya, masyarakat yang kontra Ahok memenangkan pertarungan melalui pilkada hingga dua jilid itu.

Rupanya, harapan untuk menjadikan masyarakat yang bersatu padu pasca-Pilkada tak kunjung tiba. Alih-alih bersatu kembali, keterbelahan masyarakat justru kian jauh. Wacana publik yang muncul di tengah masyarakat selalu berdampak keterbelahan dalam penyikapannya. Semua sama-sama menggunakan argumentasi yang seolah-olah benar. Padahal, tentu ada di antaranya menjadi argumentasi pembenar.

Sejumlah wacana yang muncul di publik justru semakin menjadikan masyarakat terbelah. Seperti persoalan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Dalam menanggapi polemik Perppu Ormas ini, ada dua kelompok yang saling berseberangan dalam meresponsnya; ada yang mendukung ada pula yang menolaknya. Menariknya, dua kelompok ini saling menggelar demonstrasi.

Masalah lainnya soal wacana penggunaan dana haji untuk kepentingan infrastuktur. Wacana kali pertama yang diintrodusir Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini juga menimbulkan polemik di tengah publik, ada yang setuju ada pula yang tidak setuju. Kebersetujuan maupun penolakan dibumbui dengan pembingkaian argumentasi yang saling menegasikan satu dengan lainnya.

Persoalan syarat batas persyaratan pencalonan presiden juga menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Meski masuknya dalam diskursus elit ketimbang isu soal dana haji dan Perppu Ormas, menanggapi persyaratan calon presiden sebesar 20 persen ini juga menimbulkan dua kelompok politik yang saling berseberangan.

Keterbelahan masyarakat ini tidak terlepas dari narasi yang muncul saat Pilkada lalu dengan membuat diskursus yang dikotomik seperti soal kebhinnekaan dan anti-kebhinnekaan, pancasila dan anti-pancasila, dan narasi-narasi sloganistik lainnya.

Keterbelahan masyarakat ini tidak terlepas dari narasi yang dimunculkan oleh pemerintah dalam merespons suatu persoalan yang muncul di tengah publik. Semestinya, setiap persoalan diselesaikan secara komprehensif dengan mengajak seluruh komponen masyarakat. Jika setiap persoalan diselesaikan dengan menegasikan kelompok lainnya di satu sisi dan mengangkat kelompok yang satu di sisi lain, pada akhirnya situasi keterbelahan masyarakat akan senantiasa terus muncul di tengah masyarakat.

Jika keadaan demikian terus muncul di tengah masyarakat, tidak menutup kemungkinan tahun politik pada 2019 bakal menjadi titik terekstrem keterbelahan masyarakat secara nasional. Padahal, untuk menyudahi keterbelahan ini kuncinya dengan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan. Narasi yang muncul bukan top down tapi bottom up, dari seluruh komponen masyarakat.

 
x