Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 18 November 2017 | 11:48 WIB

Patrialis Panggil Pengusaha Pemberi Suap Ahok

Oleh : Indra Hendriana | Senin, 31 Juli 2017 | 15:00 WIB
Patrialis Panggil Pengusaha Pemberi Suap Ahok
Mantan Hakim pada Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Mantan Hakim pada Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar memberi julukan pengusaha pemberi suap, Basuki Hariman dengan nama Ahok. Hal itu terungkap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (31/7).

Basuki Hariman yang dijuluki dengan nama Ahok merupakan pengusaha impor daging sapi. Dia yang memberikan uang suap pada Patrialis Akbar.

Nama julukan Ahok muncul lantaran jaksa KPK memutarkan bukti sadapan rekaman telepom antara Patrialis dan Kamaludin di persidangan. Kamaludin merupakan orang dekat Patrialis yang dihadirkan jaksa KPK sebagai saksi untuk terdakwa Basuki Hariman.

"Sekalian antum mau, Ahok, Ahok mau ngobrol enggak?," kata Patrialis pada saat berbincang dengan Kamaludin dalam sambungan telepon yang tersadap oleh KPK.

Kamaludin pun menjawab kata-kata Patrialis tersebut dengan mengatakan, "Ana arahkan si Ahok, iye ye," ujar Kamaludin membalas pertanyaan Patrialis.

Setelah didengarkan isi percakapan tersebut Kamaludin menjelaskan bahwa Ahok yang dimaksud adalah Basuki Hariman. Bukan Ahok yang pernah menjadi Gubenur DKI Jakarta.

"Ahok itu Pak Basuki (Hariman) maksudnya. Kami ada rencana main golf di Royal. Pak Patrialis mengingatkan, kalau bisa Pak Basuki bisa gabung, ngobrol-ngobrol," kata Kamaludin.

Dalam kasus ini, Patrialis didakwa menerima suap dari pengusaha impor daging, Basuki Hariman. Suap tersebut diduga untuk memengaruhi putusan uji materi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut jaksa, Patrialis menerima 70.000 dollar AS, Rp4 juta dan dijanjikan uang Rp2 miliar yang belum terlaksana.

Menurut jaksa, uang tersebut diberikan agar Patrialis membantu memenangkan putusan perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 terkait uji materi atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.[jat]

Komentar

 
x