Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 20 November 2017 | 18:44 WIB

HTI Kini, Bak PKI Dulu?

Oleh : R Ferdian Andi R | Selasa, 25 Juli 2017 | 17:10 WIB
HTI Kini, Bak PKI Dulu?
(Foto: istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terus memberi resonansi sosial politik. Kini, pemerintah menekan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi anggota HTI untuk menghentikan berbagai aktivitas terkait dengan HTI. Imbas dari Perppu No 2 Tahun 2017.

Keputusan pemerintah membubarkan HTI berimplikasi serius bagi masyarakat yang bergabung ke organisasi ini. Setidaknya, langkah cepat sedang dilakukan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti) M Nasir. Ia memberi dua pilihan ke ASN di lingkungan Perguruan Tinggi (PT) untuk tetap menjadi ASN namun menghentikan aktivitasnya atau menanggalkan status ASN.

Mantan Rektor Undip ini menyitir PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai yang isinya ASN harus setia kepada Pancasila dan UUD 1945. Menteri dari PKB ini berencana mengundang rektor seluruh Indonesia pada Rabu (26/7/2017) untuk bersosialisasi ihwal kebijakan pemerintah tersebut.

Setali tiga uang, Kementerian PAN RB juga melakukan langkah yang sama. Menteri PAN-RB saat ini tengah mencari payung hukum untuk memberi sanksi kepada ASN yang terlibat di organisasi HTI. Payung hukum penting, kata Asman Abnur, agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga melakukan hal yang sama. Kementerian Dalam Negeri telah berkorespondensi dengan kepala daerah se-Indonesia untuk menyeleksi ASN yang memiliki pertalian organisasi dengan HTI. Dia meminta Kepala Daerah menyadarkan ASN yang terlibat di HTI. Namun jika masih membandel, bekas Sekjen DPP PDI Perjuangan ini meminta yang bersangkutan mundur dari status ASN. "Kalau dia sebagai pengurus, ya silakan mundur, karena sudah kader dia," tegas Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/7/2017).

Langkah sigap pemerintah menindaklanjuti putusan Kementerian Hukum dan HAM yang telah mencabut izin badan hukum HTI dengan merujuk Perppu NO 2 Tahun 2017 ini pada akhirnya menimbulkan efek sosial di tengah masyarakat. Masyarakat yang selama ini menjadi anggota, simpatisan atau sekadar ingin tahu ormas ini akan merasa diintimidasi atas upaya pemerintah ini.

Pengacara HTI Yusril Ihza Mahendra mengomentari langkah pemerintah yang memberi opsi kepada veteran HTI untuk memilih menjadi ASN atau tetap berkiprah di HTI. "Orang bodoh saja (punya pikiran begitu), HTI sudah dibubarkan. Kalau ada pemerintah bicara begitu, bahlul saja," kata Yusril usai menjadi pembicara seminar Islam dan Demokrasi di Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Terkait upaya hukum pihak HTI atas Perppu No 2 Tahun 2017, Yusril mengatakan Rabu (26/7/2017) besok pihaknya akan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengkonfirmasi tentang legal standing HTI apakah masih memiliki kedudukan hukum sebagai penggugat atau tidak. "Karena HTI kan sudah dibubarkan. Kalau tidak memiliki legal standing, kami akan pakai ormas yang lain seperti Persis. Muhammadiyah juga siap menjadi pihak terkait," cetus Yusril.

Sementara Ketua MPR Zulkfili Hasan mengingatkan agar pemerintah melakukan pendekatan yang humanis dengan melakukan pembinaan terhadap anggota HTI. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak melakukan pendekatan represif. "Semua itu pakai pendekatan pembinaan jangan represif. Kalau represif saya kira tidak tepat," ingat Zulkifili.

Upaya bersih-bersih organ negara dari aparatur yang memiliki afiliasi terhadap HTI ini pada akhirnya mengingatkan pola yang hampir sama saat praktik penelitian khusus (litsus) yang ditujukan kepada keturunan bekas anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Saat Orde Baru, anak-cucu PKI dilarang secara ketat untuk masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui instrumen Litsus. Pelarangan PKI melalui Tap MPRS/XXV/1966 dan hingga kini belum ada perubahan atas peraturan tersebut.

Kini, yang menimpa HTI setali tiga uang. Pemerintah melalui payung hukum yang dibentuk melalui instrumen Perppu, membubarkan ormas yang dianggap tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Banyak kritik atas penerapan Perppu NO 2 Tahun 2017 ini salah satunya lantaran ketiadaan mekanisme dalam pembubaran melalui proses peradilan. Mekanisme kontrol dalam penerapan sebuah aturan, semestinya diserahkan ke badan peradilan, bukan pada perspektif tunggal pemerintah.

Pembubaran PKI dan HTI, hadir di ruang yang nyaris sama yakni pemerintah sama-sama menggelorakan penerapan pancasila yang konsekuen, jargon yang selama era Orde Baru selalu dikampanyekan oleh alat-alat negara yang memiliki tendensi agar pikir dan akal dibatasi dan harus sesuai dengan alam pikir negara.

Komentar

 
x