Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 19 Oktober 2017 | 12:43 WIB

Kasus Pelindo II Harusnya Masuk Tahap Penyidikan

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Kamis, 20 Juli 2017 | 23:44 WIB
Kasus Pelindo II Harusnya Masuk Tahap Penyidikan
(Foto: ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Koordinator Investigasi Center for Budget Analisis (CBA) Jajang Nurjaman mengatakan harusnya kasus Pelindo II sudah bisa dikebut prosesnya oleh penyidik KPK. Sebab, sudah banyak data yang mendukung seperti hasil audit BPK sehingga harus naik ke penyidikan.

"Dari hasil audit BPK menemukan potensi kerugian negara terkait perpanjangan kontrak PT JICT, antara Pelindo II dan Hutchison Port Holding (HPH) senilai Rp 4,08 triliun. Hasil audit tersebut sudah dikaji Pansus Pelindo II," kata Jajang di Jakarta, Kamis (20/7/2017).

Menurut dia, penyidik Bareskrim Polri juga sudah menetapkan tersangka dalam kasus korupsi dan pencucian uang terkait pengadaan 10 unit mobil crane oleh PT Pelindo II dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 37,9 miliar.

"Hasil audit investigatif BPK serta bahan dari Bareskim Polri harusnya mempermudah kerja KPK dalam kasus Pelindo II, tidak perlu lagi mulai dari nol. KPK jadi tak perlu bersandiwara pura-pura dari nol, ini tinggal mengumpulkan bukti tambahan, " ujarnya.

Ia mengatakan harusnya penegak hukum bisa bekerjasama dalam menangani kasus Pelindo II ini, sebab DPR juga telah mendukung pengusutan kasus tersebut lewat Pansus Pelindo II.

"Kita tunggu apakah bakalan ada Kakap lainnya yang bisa dijaring penegak hukum kita, khususnya KPK," jelas dia.

Untuk diketahui, Ketua Pansus Angket Pelindo II Rieke Diah Pitaloka mengatakan hasil audit investigasi BPK menyimpulkan telah terpenuhi dua unsur tindak pidana korupsi berupa dugaan kuat penyimpangan atas peraturan perundang-perundangan.

Kemudian, terindikasi juga terjadinya kerugian keuangan negara sebesar 306 juta dollar atau sekitar Rp 4,08 triliun. Karena itu, Pansus Angket DPR mendukung penuh KPK untuk menindaklanjuti dengan proses hukum penyidikan.

"Ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) dan (4) UU No 15/2006 tentang BPK," kata Rieke. [rok]

Tags

Komentar

 
x