Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 26 Juli 2017 | 15:50 WIB

Perppu Kerahasiaan Bank Kurang rinci

Misbakhun Khawatir Aparat Terbebani

Oleh : Abdullah Mubarok | Senin, 17 Juli 2017 | 15:06 WIB
Misbakhun Khawatir Aparat Terbebani
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memberikan dukungan sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah yang memberi kewenangan kepada aparat perpajakan untuk memiliki akses ke rekening nasabanh perbankan. Namun, politikus Partai Golkar itu juga mengingatkan tentang masih adanya persoalan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Berbicara pada rapat kerja Komisi XI DPR dengan agenda rencana penetapan Perppu No 1 tahun 2017 di Jakarta, Senin (17/7), Misbakhun meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk mencari jalan keluar tentang persoalan dalam perppu yang disebutsebut mengakhiri era kerahasiaan bank itu. Sebab, solusi itu juga demi menguatkan ketentuan jika Perppu 1 Tahun 2017 kelak diterima DPR dan ditetapkan sebagai undang-undang.

"Bu Menteri Sri Mulyani perlu mengetahui ada beberapa hal yang menjadi permasalahan substansial terhadap perppu itu, dan bu Menteri harus mencarikan jalan keluar. Sehingga, dukungan ini juga tidak kemudian menadi melemah karena konten," kata Misbakhun.

Ketentuan dalam Perppu 1 Tahun 2017 yang dipersoalkan Misbakhun adalah pada Pasal 9. Dalam ketentuan itu ada frasa dapat menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menurut Misbakhun sangat rentan dipersoalkan.

"Kalau kita baca UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Perundang Undangan, maka PMK tidak boleh mengatur di luar isi dari perppu ini ketika menjadi UU," sebutnya.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menjelaskan, terdapat lima UU yang terkait langsung dengan kerahasiaan bank namun akan bersinggungan dengan Perppu 1 Tahun 2017. Yakni UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU Asuransi, UU Pasar Modal dan UU Bursa Berjangka.

Misbakhun menegaskan, harus ada hal yang diperinci tentang soal akses pegawai pajak terhadap informasi perbankan. Apakah deposito, saldo pinjaman, atau rekeningnya.

Jika belum ada jalan keluar bagi persoalan itu, Misbakhun khawatir yang terbebani justru pegawai pajak. Sebab, ketika aparat pajak hendak meminta informasi dari perbankan, maka bisa-bisa berbenturan langsung dengan wajib pajak.

"Saya mengkhawatirkan perppu ini akan berpotensi diuji materi, apakah di tingkat Mahkamah Agung atau di Mahkamah Konstitusi karena ketidakjelasan sejak awal kita meregulaasi," ujarnya.

Misbakhun lantas mencontohkan akses pegawai pajak di sektor asuransi. Jenis informasinya harus diperinci.

"Ini yang mau kita buka apanya? Kalau Perppu-nya tidak bunyi (diperinci, red) yang kita setujui menjadi UU dan di PMK justru mengaturnya, ini yang akan menjadi pertanyaan semua. Saya mengkhawatirkan itu Bu Menteri," ungkapnya.

Meski demikian Misbakhun menegaskan, dukungan DPR secara politik akan riil membuat perppu itu menjadi UU. Hanya saja, jangan sampai pelaksanaan pembukaan akses informasi perbankan bagi aparat pajak justru lemah lantaran tidak diatur secara rinci dalam peraturan setingkat UU.


Misbakhun pun menyarankan ke Menkeu untuk mencarikan jalan keluar. Selanjutnya, pemerintah dan DPR segera membahas RUU Ketentuan Umum Perpajakan.

"Di dalam RUU KUP ini bisa dimasukkan semua komponen yang ingin menjadi keinginan dan kewenangan pemerintah dalam pembukaan rekening nasabah, sehingga aspek yang menjadi titik lemah terkaver dalam UU yang secara hati-hati dan benar kita susun," cetusnya.

Sekali lagi, Misbakhun mewanti-wanti Menkeu supaya mencari jalan keluar dan solusi. "Saya cuma takut dan kasihan pegawai yang di lapangan, Bu Menteri," katanya. [rok]

Tags

 
x