Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 26 September 2017 | 08:54 WIB

Dua Pejabat Peternakan Jatim Diperiksa KPK

Oleh : Indra Hendriana | Senin, 17 Juli 2017 | 11:42 WIB
Dua Pejabat Peternakan Jatim Diperiksa KPK
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua orang saksi terkait penyidikan perkara dugaan suap pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan oleh DPRD Prov Jawa Timur (Jatim) dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dan penggunaan anggaran di Prov Jatim tahun 2017.

Dua orang saksi itu adalah Iswahyudi selaku Kasie Pencegahan Penyakit Hewan Dinas Peternakan Prov Jawa Timur, dan Kurnia Ruslina, Kasie Obat Hewan Dinas Peternakan Prov Jawa Timur.

"Keduanya akan dimintai keterangan untuk tersangka ROH (Kadis Peternakan Provinsi Jatim, Rohayati)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Dugaan menguat mereka akan diperiksa terkait pemberian suap kepada anggota DPRD Jatim dari Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan terjerat. Sebab, suap diberikan diduga bukan hanya dari dua dinas tersebut, melainkan dari sejumlah Kadis di Jatim.

Seperti diketahui, dua dari SKPD dibawah Komisi B DPRD Jatim yakni Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan tertangkan tangan oleh KPK terkait pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan prov jatim tentang penggunaan anggaran tahun 2017.

Dalam kasus ini KPK menyita uang Rp150 Juta dari hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin, 5 Juni 2017 lalu di Jawa Timur. Uang Rp150 Juta tersebut didapat dari ruang kerja Ketua Komisi B, Moch Basuki.

Diduga, uang suap Rp150 Juta merupakan bagian dari pembayaran triwulanan kedua dengan total komitmen fee sebesar Rp600 juta di setiap kepala dinas terkait.

Ada enam orang tersangka yang telah ditetapkan,yakni, Ketua Komisi B DPRD Jatim, Mochmmad Basuki; Kadis Pertanian Provinsi Jatim, Bambang Heryanto; Kadis Peternakan Provinsi Jatim, Rohayati; Ajudan Bambang Heryanto, Anang Basuki Rahmat; serta dua staf DPRD tingkat 1, Rahman Agung dan Santoso.

Sebagai pihak pemberi Bambang Heryanto, Anang Basuki Rahmat dan Rohayati disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b dan atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga menerima, Mochammad Basuki, Santoso dan Rahman Agung disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b dan atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [fad]

 
x