Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 20 September 2017 | 11:03 WIB

Penerbitan Perppu Ormas

Teten:Tak Perlu Khawatir Pemerintah Bakal Otoriter

Oleh : Raiy Muhammad | Minggu, 16 Juli 2017 | 15:00 WIB
Teten:Tak Perlu Khawatir Pemerintah Bakal Otoriter
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menampik penerbitan Perppu Ormas dilakukan untuk menunjukkan sikap otoriter pemerintah saat ini terhadap rakyat.

Justru, lanjutnya, pemerintah mempersilakan siapapun dan pihak manapun jika keberatan dengan diterbitkannya Perppu ini bisa menempuhnya melalui jalur hukum.

"Tidak benar bahwa Perppu itu akan memberi ruang kesewenang-wenangan kepada pemerintah untuk membubarkan ormas. Menurut saya tidak. Jadi sekali lagi, itu levelnya hanya keputusan administrasi dan bisa dibawa di PTUN. Menurut saya, pengujian itu ya harus dilakukan oleh ormas ya kalau memang katakanlah keberatan dengan keputusan administrasi ini. Saya kira juga ada kesempatan mereka menguji perppu ini ke Mahkamah Konstitusi," tegas Teten di Gedung ABN NasDem, Pancoran, Jakarta Pusat, Minggu (16/7/2017).

Ia menambahkan, Perppu ini diterbitkan justru untuk melindungi keamanan negara dan Pancasila dari ormas-ormas yang ingin merubah ideologi bangsa.

"Pancasila sudah final dan kita harus menjaga keutuhan bangsa. Menurut saya tidak perlu ada kekhawatiran pemerintah akan sewenang-wenang. Karena ini hanya pada level kebijakan administrasi. Jika ada ormas yang mendaftar ke Kemenkumham lalu ada kekeliruan, maka pendaftarannya dibatalkan, Itu bukan keputusan politik. Itu keputusan menteri ke bawah, sehingga itu bisa dilihat sebagai keputusan level administrasi.Berbeda dengan misalnya lewat ketetapan politik, dinyatakan satu ini terlarang, tidak begitu," ungkapnya.

Sementara itu, mengenai ciri-ciri ormas yang dapat dikategorikan anti Pancasila, Teten memastikan pemerintah tak akan asal tunjuk dan mengkaji secara mendalam terlebih dahulu.

"Tentu pemerintah hati-hati dalam mengimplementasikan itu karena dia bisa dibawa ke PTUN. Jadi, enggak mungkin gegabah atau menafsirkan menjadi satu pasal karet. Lain halnya kalau suatu keputusan itu mutlak, tidak bisa dibawa ke PTUN, itu bolehlah dituding pemerintah otoriter. Ini kegentingannya di Undang-undang ormas kan tidak ada pelarangan, selain yang komunis," paparnya. [rym]

 
Embed Widget

x