Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 26 Juli 2017 | 23:46 WIB

Penerbitan Perppu Ormas

Pemerintah Harus Hati-Hati Terapkan Sanksi

Oleh : Ivan Setyadi | Minggu, 16 Juli 2017 | 04:27 WIB
Pemerintah Harus Hati-Hati Terapkan Sanksi
Pakar Hukum Tata Negara, Romli Atmasasmita - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara, Romli Atmasasmita menilai aturan yang mengatur tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebelum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 masih lemah.

"Telah terdapat ormas-ormas yang baik asas dan kegiatannya nyata-nyata bertentangan dengan PS dan UUD 1945 dan UU Ormas no 17/2013 telah tidak memadai lagi untuk mencegah dan membubarkan ormas yang bersangkutan termasuk untuk menerapkan sanksi yang efektif terhadap pengurusnya," katanya kepada INILAHCOM, Sabtu (15/7/2017).

Dengan terbitnya Perppu nomor 2 Tahun 2017, diharapkan aturan tentang ormas menjadi lebih baik dan teratur. Meski kata Romy, ada beberapa yang harus ditekankan seperti penerapan sanksi.

"Penerapan sanksi pidana Perppu tetap bersifat ultimum remedium baru diberlakukan jika ormas sudah dibubarkan masih melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan perppu," ungkapnya.

Keputusan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Oganisasi Kemasyarakatan masih ramai dari perdebatan.

Berdasarkan Perppu tersebut, misalnya, peringatan hanya diberikan sebanyak satu kali bagi ormas yang dianggap melanggar. Apabila ormas tidak memeatuhi peringatan tertulis tersebut, MenkumHAM dapat menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan. Bahkan menkumHAM dapat mencabut badan hukum ormas tersebut tanpa melalui proses pengadilan.

 
x