Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 20 September 2017 | 11:02 WIB

Pemerintah Punya Dasar Kuat Terbitkan Perppu Ormas

Oleh : - | Minggu, 16 Juli 2017 | 02:05 WIB
Pemerintah Punya Dasar Kuat Terbitkan Perppu Ormas
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo - (Foto: Inilahcom/Eusebio Chrysnamurti)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menegaskan pemerintah punya dasar yang kuat menerbitkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 tahun 2017 tentang perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

"Pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk menerbitkan Perppu, yaitu aturan undang-undang yang tidak lagi memadai," kata Tjahjo di Jakarta, Sabtu (15/7/2017).

Ia menjelaskan ada tiga pertimbangan utama pemerintah menertibkan Perppu, yaitu tindakan pemerintah telah sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang isinya antara lain dasar adanya keadaan yang membutuhkan atau keadaan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU.

Menurut dia, Perppu dapat diterbitkan jika kekosongan hukum tersebut tidak bisa diatasi dengan cara membuat undang-undang baru. "Aturan hukum yang ada belum memadai," ujarnya.

Di samping itu, Tjahjo mengklaim kalau proses penyusunan Perppu tersebut melibatkan banyak pihak seperti pemerintah, ahli hukum, akademisi, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan pihak lainnya.

"Perppu ini tidak menyasar pada suatu agama maupun organisasi tertentu, tapi lebih kepada kewajiban negara dalam melindungi kedaulatan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," jelas dia.

Ia mengatakan saat ini pemerintah sedang menyiapkan langkah-langkah konkret dalam melaksanakan Perppu 2/1017 dengan tidak mengedepankan cara represif seperti yang diisukan belakangan.

Menurutnya, tim pemerintah dikomandoi oleh Menko Polhukam Wiranto telah bekerja dan mengumpulkan informasi terkait ormas yang melanggar. Bagi ormas berbadan hukum yang melanggar aturan, maka Surat Keputusan badan hukumnya akan dicabut oleh Kemenkumham.

"Bila ormas yang melanggar aturan ternyata tidak berbadan hukum maka SKT-nya ( Surat Keterangan Terdaftar) akan dicabut oleh Kemendagri sesuai dengan asas contrarius actus seperti yang telah diatur dalam Perppu," katanya.

Kemudian, Pemerintah juga saat ini tengah menyiapkan bahan untuk disampaikan kepada DPR agar dapat mengesahkan Perppu tersebut. "Mudah-mudahan DPR dapat menyetujui dan menetapkan Perppu menjadi UU," tandasnya.[tar]

 
Embed Widget

x