Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 24 Juli 2017 | 01:37 WIB

Penerbitan Perppu Ormas

Merasa Jadi Terget, HTI Bantah Langgar Hukum

Oleh : Happy Karundeng | Sabtu, 15 Juli 2017 | 08:01 WIB
Merasa Jadi Terget, HTI Bantah Langgar Hukum
Jubir Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) Ismail Yusanto - (Foto: HTI)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Jubir Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) Ismail Yusanto mengatakan sangat disayangkan jika niat Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 hanya sebagai jembatan untuk membubarkan HTI. Psalnya HTI berjalan sesuai prosedur.

"Secara substansial, tidak ada dasar untuk membubarkan HTI. HTI adalah kelompok dakwah berbadan hukum legal. Dan sesuai tujuannya, selama ini telah melaksanakan dakwah dengan santun, tertib dan selalu sesuai prosedur," katanya kepada INILAHCOM, Jumat (14/7/2017)

Ia menjelaskan selama ini HTI tidak pernah melakukan kegiatan yang melanggar hukum yang ada di Indonesia. Menurutnya, Perppu ini harusnya digunakan untuk membubarkan Ormas yang anarkhis dan korup.

"Tidak ada hukum yang dilanggar. Kenapa dibubarkan? Sementara diluar dana banyak kelompok yang anarkis, menyerukan separatisme, korup, menjual aset negara dan sebagainya malah dibiarkan? Oleh karena itu, jangan salahkan publik bila menilai ini rezim represif anti Islam," ulasnya.

Diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengumumkan soal pengesahan Peraturan Pemrintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2017 tentang Ormas, Rabu (12/7/2017).

Lewat Perppu ini menghapus pasal yang menyebut bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan. Pembubaran dengan cara pencabutan badan hukum bisa langsung dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri atau Menkumham. Perppu ini dibuat setelah pemerintah sebelumnya mengumumkan upaya pembubaran terhadap HTI

Meski demikian Wiranto memastikan diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tak bertujuan untuk menghalangi pembentukan ormas baru.

"Kebijakan membuat ormas itu kan, diizinkan dan dibuka seluasnya. Sudah lebih dari tiga ribu ormas di Indonesia itu bukan main loh. Artinya apa? Artinya, Pemerintah memberikan kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkelompok untuk membuat organisasi," ulasnya. [hpy]

Tags

 
x