Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 20 September 2017 | 10:50 WIB

Klaim Tak Terlibat, Mendes Siap Dikonfrontir

Oleh : Indra Hendriana | Jumat, 14 Juli 2017 | 18:01 WIB
Klaim Tak Terlibat, Mendes Siap Dikonfrontir
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo mengklaim tak terlibat dalam kasus dugaan suap terkait pemberian predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan kepada kementerian yang dipimpinnya.

Dia mengklaim tidak pernah memberikan arahan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Sugito, untuk menyuap auditor BPK Rochmadi Saptogiri. Dia bahkan menyatakan siap apabila diminta menjadi saksi dan dikonfrontasi di persidangan.

"Silakan jika ingin dikonfrontasi," ujar Eko seusai diperiksa untuk tersangka Rochmadi Sapto Giri di Gedung KPK Jakarta, Jumat (14/7/2017).
tersangka.

Sebelumnya, KPK menangkap tangan Auditor Utama Keuangan Negara III BPK, Rochmadi Saptogiri lantaran diduga menerima suap dari anak buahnya berkaitan dengan pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

Selain Rochmadi, KPK juga menetapkan beberapa tersangka lainnya, salah satunya Inspektur Jenderal Kementerian Desa dan PDTT Sugito. Dalam operasi tangkap tangan, penyidik menyita berjumlah Rp 40 juta, Rp1,145 miliar dan 3.000 dollar AS.

Uang Rp40 juta merupakan "pelicin" untuk opini WTP yang diduga diserahkan oleh Sugito. Uang Rp40 juta tersebut merupakan bagian dari total komitmen fee Rp240 juta yang sudah dijanjikan sebagai suap. KPK menduga uang Rp200 juta telah diserahkan lebih dulu pada awal Mei 2017.

Atas perbuatan itu, Sugito dan Jarot Budi Prabowo yang diduga sebagai pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) hurub b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Rochmadi Sapto Giri dan Ali Sadli yang diduga sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.[jat]

Tags

 
x