Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 23 Oktober 2017 | 15:08 WIB

DPR Dukung Penambahan Anggaran Kemenhan/TNI

Oleh : - | Kamis, 13 Juli 2017 | 21:05 WIB
DPR Dukung Penambahan Anggaran Kemenhan/TNI
Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat mendukung penambahan anggaran Kementerian Pertahanan/TNI dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017 sebagai bentuk keberpihakan dengan pertahanan negara.

"Komisi I DPR mendukung penambahan anggaran Kemhan dan berharap agar pemerintah juga punya 'afirmative action' untuk penambahan anggaran yang propertahanan negara," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais di Gedung DPR, Kamis (13/7/2017).

Namun, Hanafi enggan merinci jumlah penambahan anggaran tersebut karena anggaran Kemhan/TNI di APBN 2017 sebesar Rp108 triliun. Menurut dia, kalau sudah mengenai kedaulatan apapun narasi keterbatasan ekonomi atau keuangan, maka kedaulatan harus menjadi prioritas dan tidak bisa dikurangi.

"Dan secara garis besar untuk menjaga kedaulatan itu salah satunya memenuhi 'Minimum Essential Forces' (MEF). Jadi saya kira arah jumlahnya berapa nanti di Badan Anggaran DPR," ujar anggota Fraksi PAN ini.

Ia menambahkan selama usulan pertambahan anggaran utk MEF tahap II relevan, nanti di Banggar DPR akan menjadi prinsip yang akan diperjuangkannya. Pasalnya, MEF Tahap II fokusnya pada penguatan kesejahteraan prajurit terutama terkait dengan perumahan dan penguatan pertahanan udara Indonesia.

"Pembangunan perbatasan termasuk didalamnya. Itu terus berlangsung kalau penguatan di perbatasan," katanya.

Sementara Anggota Komisi I DPR, Supiadin AS menjelaskan penambahan anggaran Kemhan/TNI yang diajukan dalam APBN-P 2017 sekitar 20 persen dari Rp108 triliun yang merupakan anggaran Kemhan/TNI dalam APBN 2017.

Menurut dia, penambahan itu karena perkembangan dinamika karena ada kebutuhan di institusi itu yang belum selesau dan menghadapi dinamika di tingkat wilayah khususnya di wilayah Marawi, Filipina.

"Anggaran Rp108 triliun kan yang sedang berjalan, lalu terjadi penghematan sekitar Rp100 miliar lalu minta tambahan karena ada kebutuhan yang belum selesai," katanya.[tar]

Komentar

 
Embed Widget

x