Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 22 September 2017 | 09:49 WIB

Perppu Ormas Pantik Protes Masyarakat Sipil

Oleh : R Ferdian Andi R | Kamis, 13 Juli 2017 | 18:20 WIB
Perppu Ormas Pantik Protes Masyarakat Sipil
(Foto: Ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang diteken pada 10 Juli 2017 lalu menimbulkan reaksi keras dari kalangan masyarakat sipil. Jika tak hati-hati mengelolanya, pemerintah bakal kedodoran merespons reaksi publik.

Terbitnya Perppu Ormas menimbulkan reaksi yang beragam di tengah publik. Fraksi dan Partai yang berada di barisan koalisi pemerintah, kecuali Partai Amanat Nasional (PAN) setuju dengan keberadaan Perppu tersebut. Begitu juga dengan organisasi kemasyarakatan yang selama ini memiliki kedekatan dengan pemerintah seperti Nahdlatul Ulama (NU) juga memberi respons dukungan atas langkah pemerintah menerbitkan Perppu tersebut.

Namun, tidak sedikit dari kalangan intelektual, ormas, lembaga non pemerintah yang selama ini cenderung bersikap politik moderat, ramai-ramai memberi penolakan atas keberadaan Perppu Ormas ini. Mayoritas mengkritik karena terbukanya peluang potensi sikap otoritarian baru dengan keberadaan Perppu ini. Perppu ini juga dinilai keluar dari spirit demokrasi yang diperjuangkan dalam reformasi 1998 lalu.

"Perppu Ormas telah menempatkan posisi negara kembali berhadap-hadapan dengan organisasi masyarakat sipil, sama seperti yang terjadi di era Orde Baru," ujar peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Rizki Argama di Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Rizki juga menilai norma yang terkandung dalam Perppu Ormas ini juga berpotensi melanggar kebebasan berserikat warga negara yang telah dibangun konstitusi. Ketentuan penjatuhan sanksi pidana terhadap setiap orang yang menjadi pengurus atau anggota ormas apabila ormasnya melakukan pelanggaran merupakan langkah yang serampangan. "Karena memungkinkan negara untuk menghukum orang bukan karena tindakan pidana yang dilakukan, melainkan karena status keanggotaan dalam sebuah ormas," tambah Rizki.

Sementara dalam kajian Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB), alasan pemerintah yang menyebutkan terjadi kekosongan hukum dalam membubarkan Ormas merupakan alasan yang mengada-ada. "Yang terjadi pemerintah tidak menggunakan kewenangan menerbitkan surat peringatan atau sanksi administrasi, justru pemerintah melangkah serba tanggung dalam menjalankan UU Ormas dengan mengeluarkan dua surat edaran," kata anggota KKB Ronald Rofiandri, Kamis (13/7/2017).

Ia menyebutkan dua surat edaran yang tanggung tersebut yakni Surat Edaran No 220/115/Polpum tentang Pengawasan Ormas pada 14 Januari 2016 dan SE No 220/2065/POLPUM tentang Teguran dan Pengawasan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila pada 12 Mei 2016.

Ronald juga menggarisbawahi soal asas contrarius actus yang masuk dalam konsideran huruf e Perppu No 2 Tahun 2017 telah memberikan kewenangan yang tidak terbatas dalam memberikan dan mencabut status badan hukum organisasi. "Hal ini tidak dibenarkan secara hukum, karena pemberian status badan hukum tidak sekadar berhubungan dengan keabsahan administratif, tetapi juga membentuk subyek hukum baru," urai Ronald.

Seharusnya, kata Ronald, upaya menghapus atau mencabut hak dan kewajiban yang melekat pada subyek hukum harus dilakukan melalui putusan pengadilan layaknya badan hukum lain seperti pernyataan badan hukum lain. "Seperti pernyataan pailit suatu Perseroan Terbatas (PT) atau pembubaran partai politik melalui Mahkamah Konstitusi," tambah Ronald.

Sementara terpisah Pusat Studi Buya Hamka (PSBH) UHAMKA Jakarta juga mendorong upaya judicial review terhadap Perppu No 2 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Agar diperoleh adanya kepastian hukum yang sesuai amanat konstitusi dan peraturan perundang-undnagan serta tetap terjaga dan terlindunginya hak dan kebebasan berserikat dan berkumpul warga negara," demikian bunyi pernyataan sikap yang diterima INILAH.COM, Kamis (13/7/2017). [mdr]

 
x