Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 26 September 2017 | 07:08 WIB

KPK Dukung DPR Perkuat Polri dan Kejagung

Oleh : Agus Irawan | Kamis, 13 Juli 2017 | 01:03 WIB
KPK Dukung DPR Perkuat Polri dan Kejagung
Juru bicara KPK Febri Diansyah - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Juru bicara KPK Febri Diansyah mendukung sikap DPR untuk memperkuat Polri dan Kejaksaan Agung.

"KPK sangat mendukung apabila DPR ingin memperkuat Polri dan Kejaksaan, seperti penghasilan para pejabat dan pegawai Kejaksaan dan Polri juga harusnya diperhatikan, supaya semakin memperkuat kinerja Polisi dan Jaksa," kata Febri kepada INILAHCOM, Rabu (12/7/2017).

Dia mengaku bahwa DPR bisa menggunakan kewenangan di bidang budgeting dengan maksimal untuk peningkatan penghasilan, anggaran, kelembagaan Polri dan Kejaksaan.Hal tersebut untuk mendukung kinerja kedua lembaga tersebut dalam penindakan korupsi.

"Jadi anggaran penangganan perkara harus disusun dengan rasional, selain itu soal sistem penggunaan anggaranya, kalau bisa dibuat sama seperti dengan KPK, maka kita mendukung hal itu," ungkapnya.

Untuk diketahui, pakar hukum Pidana Romli Atmasasmita menilai KPK telah gagal dalam melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan Agung.

Romli mengaku tidak heran apabila pimpinan KPK tidak maksimal dalam melakukan pencegahan korupsi, karena.kurangnya koordinasi terhadap kedua lembaga hukum lainnya.

"Kalau KPK bisa berkoodinasi dengan baik kepada Polri dan Kejaksaan, maka tidak akan korupsi besar di Indonesia," kata Romli di hadapan sidang Pansus Angket di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2017) kemarin.

Dia menyebutkan bahwa pimpinan KPK tidak paham soal hubungan antara satu tugas kewenangan, dengan kewenangan yang lain.

"Seperti dia membuat piagam integritas, tetapi dilepas saja," jelasnya.

Bahkan dia mengungkap jika pencegahan korupsi yang dilakukan KPK hanya sebagai seremonial saja, karena KPK masih sulit membongkar kasus korupsi besar yang terjadi di negara ini.

"Strategi KPK dalam pencegahan hanya seremonial saja, hanya menunjukkan KPK ada disana, tetapi tidak monitor secara terus menerus sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi," ujarnya. [ton]

 
x