Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 25 November 2017 | 12:19 WIB

Implikasi Jalan Pintas Jokowi Tebas Ormas

Oleh : R Ferdian Andi R | Rabu, 12 Juli 2017 | 17:51 WIB
Implikasi Jalan Pintas Jokowi Tebas Ormas
Presiden Joko Widodo - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang organisasi kemasyarakatan. Penerbitan Perppu ini lanjutan dari keputusan pemerintah yang sebelumnya menggelar jumpa pers untuk membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Apa dampak politik dan hukum Perppu ini?

Wajah ruang publik kita tak lama lagi bakal disesaki soal polemik Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Perppu yang menggantikan norma di UU No 17 Tahun 2013 ini potensial memantik perdebatan politik dan hukum. Keterbelahan publik pro dan kontra atas Perppu dipastikan bakal mencuat ke publik.

Kemunculan Perppu No 17 Tahun 2013 ini tidak terlepas dari sikap politik pemerintah yang diumumkan ke publik pada 8 Mei 2017. Saat itu, secara terang, pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan aktivitas ormas HTI terindikasi kuat melanggar Pancasila dan UUD 1945.

"Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU No 17 Tahun 2013," kata Wiranto kala itu.

Saat itu, langkah politik pemerintah yang mengumumkan pembubaran HTI dikritik banyak pihak. Karena tindakan pemerintah itu sama sekali tidak sesuai dengan prinsip yang diatur dalam UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Sejumlah prinsip yang dilanggar seperti peringatan tertulis, penghentian bantuan dan/atau hibah, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Terang saja, langkah pemerintah yang mengumumkan pembubaran HTI mentok di tengah jalan. Sejumlah aturan ditabrak pemerintah bila memaksakan untuk membubarkan HTI tanpa melalui prosedur dan tahapan sebagaimana tertuang dalam ketentuan di UU Ormas. Setelah sekitar dua bulan berselang, pada 10 Juli 2017 lalu, pemerintah resmi mengundangkan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang isinya menghapus sejumlah ketentuan soal tahapan pembubaran ormas.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan alasan pemerintah menerbitkan Perppu No 2 Tahun 2017 dilandasi dengan situasi nasional saat ini. Menurut JK, jika menggunakan instrumen normal melalui pembahasan UU akan membutuhkan waktu yang lama. "Kondisi nasional ini perlu (Perppu). Tapi (Perppu) itu kan sesuai UU juga. Saya kira itu hanya cara," ujar Wapres JK di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Lebih lanjut Wapres menyebutkan keberadaan Perppu No 2 Tahun 2017 merupakan hal yang biasa karena diperuntukkan bagi ormas yang melanggar ketentuan yang terdapat aturan ketentuan di Perppu. Ia menganalogikan seorang mahasiswa yang melanggar aturan tentu akan mendapat sanksi pemecatan. Begitu juga dengan perusahaan bila tidak sesuai dengan izin maka akan dicabut juga izinnya.

Di tempat terpisah Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai keberadan Perppu No 2 Tahun 2017 yang telah diteken Presiden Jokowi itu mengarah pada model kediktatoran gaya baru. "Semangat tersebut dapat kita lihat dari beberapa hal. Misalnya saja, Perppu tersebut menghapuskan pasal 68 UU No.17 Tahun 2013 yang mengatur ketentuan pembubaran Ormas melalui mekanisme lembaga peradilan," kata Fadli di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Ia menyebutkan sejumlah ketentuan yang dihapus seperti Pasal 65 UU No 17/2013 yang isinya mewajibkan untuk meminta pertimbangan hukum MA dalam menjatuhkan sanksi. Ketentuan lainnya yang berisi semangat mendorong pendekatan persuasif sebagaimana diatur dalam Pasal 60 juga dihapus. "Perppu tersebut juga tidak lagi mengatur peringatan berjenjang terhadap Ormas yang dinilai melakukan pelanggaran. Di mana hal ini sebelumnya diatur dalam Pasal 62 UU No.17 tahun 2013," tegas Fadli.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini menilai Perppu ini memberikan kewenangan yang tanpa batas kepada pemerintah serta menghilangkan semangat untuk melakukan pembinaan terhadap ormas. "Ini kemunduran total dalam demokrasi kita," cetus Fadli. Ia juga mempertanyakan kondisi genting dan memaksa sebagai persyaratan mutlak yang harus dimiliki pemerintah dalam menerbitkan Perppu.

Langkah pemerintah yang menghapuskan tahapan pemberian sanksi terhadap ormas sebagaimana sebelumnya diatur dalam UU No 17 Tahun 2013 memiliki landasan hukum. setidaknya hal tersebut yang tertuang dalam penjelasan pasal 61 ayat (3) Perppu No 2 Tahun 2017. Dalam ketentuan tersebut disebutkan pemberian sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri atau pencabutan status badan hukum oleh menteri.

Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan "sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum" adalah sanksi yangbersifat langsung dan segera dapat dilaksanakan Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Ormas yang kegiatannya mengancam kedaulatan NKRI dan UUD 1945.

Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum disebutkan telah sesuai dengan asas contrarius actus, dimana pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara berwenang juga mencabut surat yang telah diterbitkan sebelumnya.

Mantan anggota Pansus RUU Ormas Indra menilai alasan pemerintah yang menilai UU No 17/2013 tentang ormas yang tidak mewadahi asas hukum administrasi contrario actus merupakan alasan tidak tepat-tidak pada tempatnya, mengada-ada, dan tidak berdasar. "Tidak ada keharusan di mata hukum bahwa lembaga yang memberikan pengesahan secara otomatis atau harus mempunyai wewenang untuk mencabut dan membatalkan," kata Indra.

Menurut politisi PKS ini, Begitu banyak lembaga, institusi, atau badan hukum yang tidak dapat dibubarkan oleh lembaga atau institusi yang mengesahkannya atau harus melalui pengadilan. Menurut dia, semua itu tergantung pada regulasi yang mengaturnya. "Dan itu bukan sebuah keharusan," tandas mantan aktivis mahasiswa Universitas Andalas (Unand) Padang ini.

Langkah pemerintah Jokowi yang menerbitkan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas ini bakal menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Proses hukum dan politik diprediksikan bakal berjalan beriringan baik di Parlemen, Mahkamah Konstitusi (MK) maupun di ranah pemerintah. Langkah terabas pemerintah untuk menumpas ormas yang dianggap melenceng ini, bakal menimbulkan risiko yang tidak sederhana.

Demokrasi yang meniscayakan adanya kebebasan berekspresi dan berpendapat serta mutlaknya keberadaan lembaga peradilan yang independen sebagai lembaga pengadil terhadap jalannya sebuah peraturan perundang-undangan potensial diterabas melalui Perppu No 2/2017 ini. [mdr]

Komentar

 
x