Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 17 Agustus 2017 | 04:27 WIB

KPK Tidak Suci, Harus Dikoreksi

Oleh : R Ferdian Andi R | Rabu, 12 Juli 2017 | 02:30 WIB
KPK Tidak Suci, Harus Dikoreksi
Logo KPK - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Panitia Khusus Hak Angket KPK DPR RI kembali membuka sisi lain komisi antirasuah tersebut. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Hak Angket KPK dengan pakar hukum pidana mengungkap sisi lain KPK. Nyatanya, KPK bukanlah lembaga yang steril dari salah dan alfa.

Pansus Hak Angket KPK DPR RI, Selasa (11/7/2017) mengundang dua pakar hukum pidana yakni Romli Atmasasmita, guru besar hukum pidana internasiolan Universitas Padjajaran dan Muhammad Sholehuddin pakar hukum pidana dari Universitas Bhayangkara Surabaya.

Romli Atmasasmita yang merupakan perumus UU KPK mengatakan KPK telah gagal dalam bekerja ketika lebih kuat sisi penindakan daripada pencegahan terhadap pidana korupsi. Ia mencontohkan kasus korupsi Hambalang, semestinya KPK melakukan supervisi terhadap kementerian/lembaga agar kasus serupa tidak terulang kembali.

"Tapi KPK tidak paham. Intinya KPK lebih mengutamakan penindakan ketimbang pencegahan. Metode pencegahan hanya seremonial semata, sehingga KPK gagal dalam pencegahan," ujar Romli.

Dalam kesempatan tersebut mantan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) itu mencontohkan sejumlah kasus yang pada akhirnya KPK kalah dalam praperadilan. Kasus yang dimaksud seperti yang menimpa Budi Gunawan yang ternyata alat buktinya hanya lima lembar. "Saya saja kasus Sisminbakum banyak," seloroh Romli. Ia juga menyinggung kasus yang menjerat Hadi Poernomo yang dirinya menjadi saksi ahli saat praperadilan.

Dalam kesempatan tersebut Romli mengaku kecewa dengan kinerja KPK. Padahal, di awal pendirian lembaga antirasuah ini, Romli berharap KPK menjadi lembaga penegak hukum yang terbaik di saat Polisi dan Kejaksaaan memiliki kinerja yang tidak efektif.

"Saya tidak mungkin melemahkan KPK, kecuali KPK melemahkan diri sendiri. Saya melihat KPK harus dibenahi. Saya bukan pro dan kontra, saya melihat apa adanya. KPK harus dikoreksi dan diperbaiki," sergah mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM ini.

Sementara pakar hukum pidana dari Universitas Bhayangkara Surabaya Muhammad Sholehuddin mengatakan DPR berhak melakukan pengawasan terhadap KPK. Ia menyebut sejumlah tindakan yang dilakukan KPK seperti mencantumkan nama tanpa ada konfirmasi dan masuk dakwaan merupakan pelanggaran hukum acara pidana. "Karena surat dakwaan itu otentik dan bersifat projusticia. Hukum acara pidana mengandung asas legalitas tetap," kata Sholehuddin. [mdr]

 
x