Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 26 September 2017 | 23:26 WIB

Implikasi Bila UU Pemilu Kembali ke UU Lama

Oleh : R Ferdian Andi R | Selasa, 11 Juli 2017 | 16:26 WIB
Implikasi Bila UU Pemilu Kembali ke UU Lama
(Foto: ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pembahasan RUU Penyelenggara Pemilu saat ini tengah dalam posisi krusial. Waktu pembahasan kian mendekati batas akhir. Namun, lima isu di RUU Penyelenggara Pemilu belum menemukan kata putus. Kini, wacana kembali ke UU No 8 Tahun 2012 kembali mencuat. Siapa yang untung jika kembali ke UU lama?

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewacanakan opsi kembali ke UU No 8 Tahun 2012 alias UU yang lama. Opsi tersebut memang bukan pilihan tunggal. Pilihan lainnya pemerintah menawarkan untuk mendorong musyawarah mufakat di internal Pansus Penyelenggara Pemilu serta mendorong agar pengambilan keputusan melalui rapat di sidang paripurna. "Atau pemerintah mengembalikan ada UU lama. Toh UU lama sama saja nggak ada perubahan," ujar Tjahjo.

Opsi kembali ke UU No 8 Tahun 2012 itu sama saja membuka ruang bagi pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) soal Pemilu. Perppu harus diterbitkan pemerintah karena memang adanya kekosongan hukum khususnya terkait norma ketentuan pemilu serentak antara pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Hal tersebut merupakan konsekwensi dari putusan MK No 14/PUU-XI/2013 yang memerintahkan agar pemilu di 2019 dilaksanakan secara serentak baik pemilu legislatif dan pemilu presiden. Di samping konsekuensi hukum adanya putusan MK, dari sisi teknis tahapan penyelenggaraan pemilu, posisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu tidak memiliki payung hukum untuk menjalankan tahapan pemilu dengan waktu yang singkat.

Karena bila merujuk UU No 8 Tahun 2012, KPU harus menyiapkan tahapan pemilu 22 bulan sebelum pelaksanaan pemilu yang rencanannya digelar pada 19 April 2019. Dengan kata lain seharusnya minimal sejak 17 Juni 2017 lalu, KPU telah memulai tahapan Pemilu 2019.

Ketua Umum DPP PPP M Romahurmuziy tidak menampik bila opsi kembali ke UU lama maka konsekuensinya memberi jalan kepada pemerintah untuk menerbitkan Perppu Pemilu. "Jika kembali ke UU lama, mau tidak mau pemerintah harus menerbitkan Perppu kalau mau dijalankan karena waktu penyelenggaraan pemilu sudah sangat dekat," tegas Romy di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Jika skenario ini mulus, Perppu akan memberi konsekuensi politik khususnya bagi pemerintah yang sejak awal memiliki pandangan yang diametral dengan fraksi-fraksi di Parlemen. Lima isu yang belum menemukan titik temu itu bisa saja akan sesuai dengan kepentingan dan ide pemerintah seperti soal besaran batas ambang persyaratan pencalonan presiden sebesar 20 persen.

Kendati demikian, tahapan Perppu akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Bila pun pemerintah nekat menerbitkan Perppu, maka Perppu tersebut harus mendapat persetujuan dari DPR pada masa sidang DPR berikutnya. DPR memiliki dua opsi terhadap Perppu yakni menerima dan menolak Perppu. Di titik ini, perdebatan seperti di Pansus UU Pemilu seperti saat ini besar kemungkinan bakal terulang kembali.

Peliknya pengesahan UU Penyelenggara Pemilu ini juga menunjukkan buntunya komunikasi politik di internal koalisi pemerintahan. Karena nyatanya fraksi-fraksi di internal koalisi pemerintahan mengalami perbedaan pandangan soal lima isu di RUU Penyelenggara Pemilu.

 
x