Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 27 Juli 2017 | 15:52 WIB

Quo Vadis Parpol Pemerintah di Pansus RUU Pemilu

Oleh : R Ferdian Andi R | Jumat, 7 Juli 2017 | 01:16 WIB
Quo Vadis Parpol Pemerintah di Pansus RUU Pemilu
(Foto: ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pembahasan RUU Penyelenggara Pemilu berjalan alot. Situasi ini mengungkapkan adanya ketidaksolidan di internal koalisi pemerintah. Padahal, jika partai pendukung pemerintah solid, urusan perbedaan pandangan di internal Pansus akan dengan mudah diatasi.

Rencana DPR dan Pemerintah mengetuk palu RUU Penyelenggara Pemilu pada 20 Juli 2017 mendatang mengungkapkan sisi lain bangunan koalisi pemerintah. Lima isu krusial yang mencuat mulai soal besaran presidential threshold, ambang batas parlemen, model penghitungan suara, kuota suara per dapil, serta sistem pemilu. Hingga saat ini, kelima persoalan tersebut belum menemukan titik temunya.

Wakil Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu Benny K Harman mengatakan belum putusnya isu krusial di Pansus RUU Pemilu seperti persoalan presidentila threshold (PT) diserahkan kepada Presiden. Pihaknya mengaku tidak berubah soal isu Presidential Threshold (PT). "Sekarang kita serahkan pada presiden, sikap kita gak pernah berubah sampai saat ini," kata Benny di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (6/7/2017).

Ia menolak bila lima isu krusial tersebut dijadikan satu paket untuk diambil keputusan. Benny beralasan jika sistem paket diterapkan maka terkesan tukar guling. Terkait tidak samanya pendapat pemerintah dengan partai koalisi, akan dikembalikan kepada Presiden. Menurut dia, tugas presiden melobi partai koalisi untuk menyamakan persepsi di antara partai koalisi. "Ini urusan presidenlah lobi parpol pendukungnya," seru Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI ini.

Benny tidak ambil pusing dengan mekanisme pengambilan keputusan apakah melalui musyawarah mufakat atau voting terkait isu krusial. Jika Presiden bersikeras terkait besaran presidential threshold, Benny mengatakan itu menjadi otoritas presiden dan partai pendukungnya.

Sementara terpisah anggota Pansus RUU Penyelenggara Pemilu dari Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang menegaskan partai koalisi dalam kondisi solid. "Kita solid," tegas Junimart.

Hanya saja, Junimart tidak menampik sikap pemerintah yang masih kukuh terkait dengan besaran batas ambang syarat pencalonan presiden di angka 20-25 persen. Ia mengaku sampai saat ini, fraksi di Pansus RUU Penyelenggara Pemilu masih dalam pembicaraan lobi-lobi. "Pak Tjahjo Kumolo perwakilan pemerintah tetap bertahan di angka itu walaupun beliau masih membuka peluang lobi," ungkap anggota Komisi III DPR RI ini.

Wajah Pansus RUU Penyelenggara Pemilu ini sejatinya menggambarkan dinamika di internal koalisi. Lima isu krusial di Pansus RUU Penyelenggara Pemilu nyatanya tidak bisa diselesaikan di setengah kamar partai koalisi. Hingga saat ini juga tidak tampak upaya serius pemerintah untuk melakukan lobi khususnya di internal partai koalisi. Justru yang mencuat, pemerintah memiliki pandangan berbeda dari mayoritas partai-partai koalisi. Pertanyaannya, pemerintah mewakili fraksi mana? [mdr]

 
x