Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 24 Agustus 2017 | 13:54 WIB

Pansus Ancam Bekukan Anggaran KPK-Polri

Ngotot Sekali Pansus Hadirkan Miryam

Oleh : Ivan Setyadi | Kamis, 22 Juni 2017 | 08:04 WIB
Ngotot Sekali Pansus Hadirkan Miryam
(Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - KPK dan Polri diminta untuk tetap pada pendiriannya terkait permintaan Pansus Hak Angket yang mendesak dihadirkannya Miryam, tersangka pemberi keterangan palsu dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.

Ancaman pembekuan anggaran oleh DPR, jangan dijadikan penghalang upaya penegakan hukum yang sesuai peraturan perundang-undangan.

"Polri dan KPK tidak boleh takut dan tidak perlu takut, karena penyusunan anggaran meskipun termasuk dalam domain DPR dan Pemerintah, namun itu adalah kewajiban menjalankan UUD 1945, jadi bukanlah hak semata-mata dari Anggota DPR," kata Pengamat komunikasi politik dari Lembaga Analisis Politik Indonesia, Maksimus Ramses Lalongkoe kepada INILAHCOM, Rabu (21/6/2017).

Ngototnya Pansus Angket untuk menghadirkan Miryam, juga patut menjadi pertanyaan. Ramses menuding, ada 'sesuatu' dibalik rencana pemanggilan Miryam ke ruang Pansus Angket KPK.

"Ini seperti ada upaya barter kasus dengna menggunakan tekanan secara politik melalui lembaga. Ancaman itu bentuk pembakangan terhadap rakyat," ungkapnya.

Oleh sebab itu, KPK dan Polri harus yakin bahwa upaya penegakan hukum, tidak bisa diintervensi oleh kekuatan politik, meski resikonya, dua lembaga penegak hukum ini bakal tanpa anggaran tahun depan.

Sebelumnya, Pansus Hak Angket KPK di DPR bereaksi keras atas pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang menolak menjemput paksa Miryam. Anggota Pansus Hak Angket KPK, Muhammad Misbakhun menyarankan DPR untuk membekukan anggaran KPK-Polri untuk tahun 2018.

"Kita mempertimbangkan menggunakan hak budgeter DPR di mana saat ini dibahas di RAPBN 2018, termasuk di dalamnya anggaran polisi dan KPK. Apabila mereka tidak menjalankan apa yang menjadi amanat UU MD3, maka DPR mempertimbangkan, saya meminta Komisi III mempertimbangkan pembahasan anggaran kepolisian dan KPK," kata Misbakhun di gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2017).

 
Embed Widget

x