Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 24 Agustus 2017 | 13:40 WIB

Pansus Mainkan Hak Budget, Wajar

Oleh : Ivan Setyadi | Kamis, 22 Juni 2017 | 06:21 WIB
Pansus Mainkan Hak Budget, Wajar
(Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ngotot tak mau menghadirkan Miryam, tersangka tersangka pemberi keterangan palsu dalam kasus dugaan korupsi e-KTP ke Pansus Hak Angket.

Pansus pun tak tinggal diam, jika tiga kali pemanggilan terhadap Miryam tidak ada kemajuan, pansus menyiapkan senjata andalan, yakni membekukan anggaran KPK.

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menyebut, baik DPR (red-Pansus) dan KPK masing-masing punya pegangan hukum atas sikapnya menyoal Miryam.

"KPK bersandar pada tafsirnya tentang eksistensi dan karakter hukum atas kelembagaannya, yang menurut mereka (KPK) sebagai lembaga mandiri sehingga tidak tunduk dan atau tidak bisa dicek oleh DPR," katanya kepada INILAHCOM, Rabu (21/6/2017).

Disisi lain, Pansus berkeras memiliki kewenangan yang bersifat atributif memeriksa KPK sebagai lembaga yang menjalankan kewenangan presiden khususnya penegakan hukum.

"Nah karena KPK begitu sikapnya, maka cukup logis DPR memainkan tata negara yang mereka miliki. Jadi, menrut saya saya ini normal saja dalam game tata negara," ungkapnya.

Sebelumnya, Pansus Hak Angket KPK di DPR bereaksi keras atas pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang menolak menjemput paksa Miryam. Anggota Pansus Hak Angket KPK, Muhammad Misbakhun menyarankan DPR untuk membekukan anggaran KPK-Polri untuk tahun 2018.

"Kita mempertimbangkan menggunakan hak budgeter DPR di mana saat ini dibahas di RAPBN 2018, termasuk di dalamnya anggaran polisi dan KPK. Apabila mereka tidak menjalankan apa yang menjadi amanat UU MD3, maka DPR mempertimbangkan, saya meminta Komisi III mempertimbangkan pembahasan anggaran kepolisian dan KPK," kata Misbakhun di gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2017).

 
Embed Widget

x