Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 18 Agustus 2017 | 17:33 WIB

KPK Kirim Surat Penolakan Hadirkan Miryam ke DPR

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Senin, 19 Juni 2017 | 19:24 WIB
KPK Kirim Surat Penolakan Hadirkan Miryam ke DPR
Ketua KPK, Agus Rahardjo - (Foto: inilahcom/Didik Setiawan)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Ketua KPK, Agus Rahardjo mengirimkan surat kepada Pansus Hak Angket KPK atas surat DPR Nomor PW/1403/DPR RI/VI/2017/tanggal 14 Juni 2017 yang dibacakan saat Pansus KPK bekerja di Gedung DPR, Senin (19/6/2017).

Wakil Ketua Pansus Angket KPK, Dossy Iskandar selaku pimpinan rapat membacakan surat yang dikirim oleh KPK tersebut. Surat itu disampaikan beberapa hal, salah satunya permintaan DPR untuk memanggil Miryam S Haryani tersangka kasus memberikan keterangan palsu korupsi e-KTP.

Berikut isi surat dari KPK kepada DPR:

1. Bahwa sesuai dengan permintaan DPR kepada KPK untuk menghadirkan Miryam S Haryani guna mengklarifikasi terkait surat pernyataan Miryam S Haryani, maka KPK tidak dapat memenuhi permintaan dimaksud dengan alasan.

a. Berdasarkan ekspose yang dilakukan terhadap perkara Tersangka Miryam S Haryani. Penyidik KPK menyimpulkan tidak dapat menghadirkan yang bersangkutan dalam Rapat Dengar Pendapat umum Pansus Angket KPK pada tanggal 19 Juni 2017.

b. Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, yang kemudian dalam penjelasan Pasal 3.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan kekuasaan mamapun adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individu dan pihak eksekutif yudikatif legislatif pinak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi ataupun keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

c. Surat permintaan untuk menghadirkan Tersangka Miryam S Haryani ada ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR RI bukan Ketua Pansus Angket DPR.

d. Sampai saat in KPK belum mengetahui secara resmi adanya Keputusan DPR tentang Pembentukan Pansus Angket DPR RI terhadap KPK, sedangkan berdasarkan pasal 202 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan Panitia Angket ditetapkan dengan keputusan DPR dan diumumkan dalam Berita Negara.

2. Bahwa menurut pendapat KPK, upaya untuk menghadirkan Tersangka Miryam S Haryani dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindakan yang mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyidikan penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau obstruction justice.

Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 dan Tersangka Miryam S Haryani saat ini sedang menjalani tahanan di KPK.

Bahwa sampai saat ini KPK belum menerima pemberitahuan tentang materi/substansi yang akan menjadi obyek pemeriksaan oleh Pansus Angket DPR RI.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Ketua KPK

Agus Rahardjo


Tembusan
Yth. Presiden Republk Indonesia.
Yth. Pimpinan DPR RI.
Yth. Sekretaris Jenderal DPR RI.

[ton]

 
x